Jakarta, Presisimedia.com – Dugaan praktik jual beli rekomendasi dan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut Kejaksaan Agung menjadi perhatian berbagai kalangan. Kasus tersebut dinilai sebagai ujian serius bagi tata kelola dan pengawasan program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan bahwa sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memperoleh akses dan penunjukan meskipun diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyidik juga masih mendalami dugaan adanya praktik pemberian rekomendasi maupun izin yang berkaitan dengan kewenangan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca juga:
Dugaan Commitment Fee dalam Program MBG Tuai Perhatian Publik https://presisimedia.com/dugaan-commitment-fee-dalam-program-mbg-tuai-perhatian-publik/
Perkembangan perkara ini memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai mekanisme seleksi, verifikasi, dan pengawasan mitra program. Sebagai salah satu program prioritas pemerintah dengan penggunaan anggaran negara yang besar, MBG diharapkan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan utamanya dapat tercapai secara optimal.
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara tersebut secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Baca juga :
BGN Respon Laporan P2NAPAS, Tegaskan MBG Tidak Pernah Pungut Biaya https://presisimedia.com/bgn-respon-laporan-p2napas-tegaskan-mbg-tidak-pernah-pungut-biaya/
“Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan mitra maupun pemberian rekomendasi dan izin, maka seluruh fakta harus dibuka secara terang. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan generasi bangsa, sehingga pengelolaannya harus benar-benar bersih dan akuntabel,” ujar Ahmad Husein Batu Bara
Menurutnya, kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum harus menjadi momentum evaluasi terhadap seluruh sistem pengawasan program strategis nasional.
Baca juga :
*Ganti Pimpinan BGN, P2NAPAS Minta Pemerintah Buka Hasil Evaluasi ke Publik*
https://presisimedia.com/ganti-pimpinan-bgn-p2napas-minta-pemerintah-buka-hasil-evaluasi-ke-publik/
“Jangan sampai tujuan mulia sebuah program terganggu oleh lemahnya pengawasan atau adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan tertentu. Pengawasan harus diperkuat agar program benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus terbuka terhadap pengawasan publik. Transparansi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik sah anggaran negara,” tambahnya.
Baca juga :
Penyidikan MBG Meluas, Jaringan Yayasan Titipan Mulai Diinventarisasi Kejagung https://presisimedia.com/penyidikan-mbg-meluas-jaringan-yayasan-titipan-mulai-diinventarisasi-kejagung/
Ahmad berharap proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dapat berjalan profesional, objektif, dan menghasilkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.
“Kami mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti juga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai prinsip praduga tidak bersalah,” tegasnya.
Publik kini menanti hasil penyidikan yang sedang berlangsung. Selain memberikan kepastian hukum, pengungkapan perkara ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis maupun program strategis nasional lainnya.
(Redaksi PresisiMedia.com)
