JAKARTA — Polemik mengenai persyaratan pendidikan dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah persoalan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di tengah proses hukum itu, muncul pertanyaan publik: di mana sikap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dua mantan kontestan Pilpres 2024, terhadap polemik tersebut?
Pertanyaan ini tentu bukan berarti diamnya mereka dapat langsung dimaknai sebagai “cari aman”. Tanpa pernyataan langsung, motif politik seseorang tidak sepatutnya disimpulkan.
Namun, sebagai tokoh yang pernah berada dalam kontestasi Pilpres 2024, pandangan Anies dan Ganjar tetap menarik untuk diketahui. Apakah mereka menilai persoalan syarat pencalonan Gibran perlu diuji? Apakah proses verifikasi sebelumnya sudah dianggap sesuai aturan? Atau mereka berpandangan persoalan tersebut sepenuhnya merupakan ranah hukum?
Publik berhak mendapatkan penjelasan, bukan spekulasi.
Yang terpenting, polemik ini jangan berubah menjadi perang narasi. Gugatan bukan putusan, dugaan bukan fakta yang telah terbukti, dan opini politik bukan pengganti pembuktian hukum.
Jika memang terdapat persoalan hukum, biarkan bukti diuji melalui mekanisme yang berlaku. Jika tidak terbukti, maka kepastian hukum juga harus dihormati.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama Gibran, Anies, atau Ganjar, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum.
(*)
