Lampung, Presisimedia.com – Polda Lampung membongkar praktik penambangan emas tanpa izin (illegal mining) di wilayah Kabupaten Way Kanan. Dalam operasi penertiban tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan 24 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Kapolda Lampung, Helfi Assegaf mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara.
“Polda Lampung berkomitmen menindak tegas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal. Selain melanggar hukum, kegiatan ini juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara yang sangat besar,” ujar Helfi saat konferensi pers, Selasa (10/3/2026).
Operasi penertiban dilakukan di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan, yakni Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu. Ketiga lokasi tersebut diduga berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara VII.
Dari total 24 orang yang diamankan, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya masih berstatus saksi dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran masing-masing dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Selain mengamankan para pelaku, aparat juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam kegiatan tambang ilegal, di antaranya 41 unit ekskavator, 24 unit mesin dompleng (alkon), 47 jerigen berisi bahan bakar solar, 17 unit sepeda motor, serta satu unit mobil.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar.
“Kami masih terus mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” kata Helfi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan tersebut, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar.
(S.N)
Editor Redaksi.
