Pati, Prsisimedia.com– Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, membuka forum dialog bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Sabtu (23/5/2026). Forum tersebut menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Dialog dihadiri oleh jajaran Asisten Sekda, Plh Kepala BPKAD, para Kepala OPD terkait, serta sejumlah aktivis AMPB. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif.
Dalam sambutannya, Risma Ardhi Chandra menjelaskan bahwa forum dialog digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dinamika pembangunan di Kabupaten Pati, termasuk usulan perubahan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD.
Perwakilan AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Botok, bersama Teguh Istiyanto, menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Pati mencabut surat usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait pengecualian objek PBJT untuk sektor makanan dan minuman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Bupati menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan DPRD guna menindaklanjuti masukan dari masyarakat.
“Kami siap berkoordinasi dengan DPRD terkait aspirasi yang disampaikan AMPB. Selain itu, kami juga terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah di luar sektor pajak,” ujar Chandra.
Ia menambahkan, Pemkab Pati saat ini tengah merintis sistem parkir digital sebagai langkah modernisasi pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
“Di sisi lain, transparansi juga terus kami tingkatkan agar masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih terbuka,” tambahnya.
Terkait permintaan aktivis AMPB mengenai transparansi data penerima hibah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta informasi publik lainnya, Chandra menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan data sesuai mekanisme yang berlaku.
“Silakan mengajukan permohonan informasi melalui PPID Kabupaten Pati di Diskominfo. Data yang dibutuhkan akan kami siapkan,” jelasnya.
Usai forum dialog, para aktivis AMPB meninggalkan lokasi dengan tertib. Mereka juga berinisiatif memindahkan kendaraan yang sebelumnya terparkir di bawah videotron depan Kantor Bupati Pati.
(wwhyu)
