Bengkulu Selatan | PresisiMedia.com – Pernyataan yang tertuang dalam dokumen resmi distributor pupuk bersubsidi memantik perhatian publik di Kabupaten Bengkulu Selatan. CV. Sriwijaya Fertilizer selaku distributor resmi pupuk bersubsidi diketahui menerbitkan Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026 kepada salah satu Penerima Pada Titik Serah (PPTS).
Dalam surat tersebut, distributor menyampaikan adanya temuan terkait penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga ;
https://presisimedia.com/petani-menjerit-harga-pupuk-subsidi-dikeluhkan-ketua-p2napas-tantang-mentan-amran-turun-ke-bengkulu-selatan/
Munculnya surat teguran tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya kalangan petani yang selama ini mengeluhkan tingginya harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer. Sejumlah petani mengaku kerap membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan HET karena keterbatasan pilihan dan kebutuhan mendesak untuk menjaga produktivitas lahan pertanian mereka.
Program pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi manfaat program yang dibiayai oleh anggaran negara tersebut.
Baca juga :
https://presisimedia.com/harga-pupuk-subsidi-urea-dan-phonska-selangit-petani-menjerit-pengawasan-dipertanyakan-pihak-terkait-bungkam/
Yang menjadi sorotan publik adalah fakta bahwa peringatan tersebut berasal dari distributor resmi yang memiliki fungsi tidak hanya menyalurkan pupuk, tetapi juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap jaringan PPTS di wilayah kerjanya.
Apabila temuan yang disebutkan dalam surat teguran tersebut benar adanya, maka publik mempertanyakan sejauh mana praktik penjualan di atas HET telah terjadi dan bagaimana mekanisme pengawasan yang selama ini dijalankan.
Berbagai pertanyaan pun muncul. Sejak kapan dugaan penjualan pupuk di atas HET terjadi? Apakah distributor telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala? Apakah terdapat data, bukti transaksi, hasil pemeriksaan lapangan, atau dokumen pendukung lain yang menjadi dasar diterbitkannya surat teguran tersebut?
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi, maka evaluasi tidak hanya ditujukan kepada PPTS yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga terhadap efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.
Pupuk bersubsidi merupakan program strategis nasional yang bertujuan mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan, objektif, dan akuntabel agar tidak merugikan petani sebagai penerima manfaat utama program.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari CV. Sriwijaya Fertilizer terkait substansi Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026, termasuk data dan fakta yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada CV. Sriwijaya Fertilizer, PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
Tags :
#MentanAmran#pupukindonesia dan#PupukSubsidi #BengkuluSelatan #Petani #SriwijayaFertilizer #HETPupuk #DistribusiPupuk #PupukIndonesia #KetahananPangan #PertanianIndonesia #PresisiMediaNews
