Oleh: Benny Parapat.
Kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo memasuki babak baru di Pengadilan Negeri Surakarta. Publik menunggu satu hal: kehadiran bukti fisik yang nyata, bukan sekadar dokumen digital atau fotokopi.
Tim penggugat menegaskan, pembuktian materiil hanya dapat dilakukan oleh dokumen asli di hadapan hakim.
“Rakyat berhak mengetahui kebenaran materiil dari seorang pemimpin melalui bukti yang kasatmata di meja hijau,” tegas juru bicara penggugat.
Asas persamaan di depan hukum menegaskan bahwa kesibukan pejabat tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan kehadiran di pengadilan.
Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi berargumen bahwa kehadiran prinsipal tidak diperlukan. Namun, kasus yang menyentuh identitas personal—seperti ijazah—menuntut kejelasan fisik agar sengketa selesai tuntas dan tidak meninggalkan residu kecurigaan.
Dukungan publik terus meningkat. Pakar hukum independen menilai, pembuktian dokumen asli akan menjadi standar transparansi baru bagi pejabat publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Prof. Andi Santoso dari Universitas Indonesia menyebut, “Ini akan menjadi tolok ukur akuntabilitas pejabat publik.”
Universitas Gadjah Mada, sebagai penerbit ijazah, juga diharapkan memfasilitasi akses buku induk mahasiswa agar sinkronisasi data lebih akurat.
Ini memastikan semua pihak memiliki informasi yang benar dan dapat dipercaya.
Lebih dari sekadar persoalan administratif, kasus ini adalah ujian supremasi hukum dan integritas kepemimpinan.
Publik menuntut bukti nyata, bukan formalitas semu.
Persidangan yang terbuka dan transparan akan menjadi langkah penting menegakkan kebenaran materiil dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Babak baru kasus ijazah Jokowi menegaskan satu hal: dalam demokrasi, simbol kedaulatan hukum harus lebih kuat daripada protokol kekuasaan..
Redaksi.
