Keterangan foto (Ilustrasi)
Jakarta Barat, Presisimedia.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) secara resmi menyampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Polres Metro Jakarta Barat terkait diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana pengrusakan yang sebelumnya dilaporkan oleh seorang warga.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong terwujudnya penegakan hukum yang transparan, profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
“Kami menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai dasar serta proses yang melatarbelakangi suatu keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan suatu perkara,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Permohonan klarifikasi tersebut berkaitan dengan Surat Ketetapan NomorS.Tap/Henti.Lidik/197/V/RES.1.10./2026 tentang Penghentian Penyelidikan yang diterbitkan terkait Laporan Polisi Nomor LP/B/158/I/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Januari 2026 atas nama pelapor RL.
Dalam surat yang disampaikan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat cq. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, LSM P2NAPAS meminta penjelasan mengenai berbagai aspek, mulai dari legalitas penerbitan surat penghentian penyelidikan, mekanisme gelar perkara, dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan, hingga proses pemeriksaan saksi dan alat bukti yang telah dilakukan oleh penyelidik.
Selain itu, P2NAPAS juga meminta penjelasan mengenai fakta hukum yang menjadi dasar kesimpulan bahwa dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya peristiwa pidana sebagaimana tercantum dalam surat penghentian penyelidikan.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Permohonan klarifikasi ini bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kami berharap seluruh tahapan yang telah dilakukan dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
LSM P2NAPAS juga meminta penjelasan mengenai perlindungan hak-hak pelapor, termasuk pemberitahuan resmi atas penghentian penyelidikan, hak untuk memperoleh penjelasan hukum, serta kemungkinan dibukanya kembali penyelidikan apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang relevan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, organisasi tersebut menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam setiap proses penanganan perkara guna memastikan seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai standar operasional prosedur, ketentuan hukum, serta prinsip profesionalitas dan objektivitas.
P2NAPAS berharap Polres Metro Jakarta Barat dapat memberikan jawaban tertulis atas permohonan konfirmasi dan klarifikasi tersebut sebagai bentuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Metro Jakarta Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi yang diajukan oleh DPP LSM P2NAPAS.
Redaksi Presisimedia.com memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Metro Jakarta Barat maupun pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Tim Redaksi)
