PADANG, Presisimedia.com – Pengadaan seragam SMA Negeri Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Temuan tersebut memunculkan perhatian publik karena menyangkut tata kelola pengadaan barang pemerintah yang seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Baca juga :
*Carut-Marut Penyaluran Beasiswa PT Rajawali Terungkap, Kadis Pendidikan Sumbar Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK* https://presisimedia.com/carut-marut-penyaluran-beasiswa-pt-rajawali-terungkap-kadis-pendidikan-sumbar-janji-tindak-lanjuti-rekomendasi-bpk/
BPK mencatat bahwa Dinas Pendidikan merealisasikan belanja pengadaan seragam SMA Negeri di wilayah Kota Padang senilai Rp101.700.000 untuk 565 stel seragam yang didistribusikan kepada lima SMA Negeri.
Namun, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya, survei harga lokal tidak didokumentasikan secara memadai dan tidak dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). BPK juga mencatat bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS tidak menetapkan secara tertulis spesifikasi bahan seragam yang akan dibeli.
Dalam pemeriksaan lapangan, BPK menemukan bahwa bahan seragam yang diterima siswa berbeda dengan bahan yang disebutkan dalam proses komunikasi antara pejabat pelaksana dengan penyedia. Berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan auditor, terdapat selisih harga yang berujung pada kelebihan pembayaran puluhan juta rupiah.
Baca juga :
*Ratusan Penerima Bantuan Ganda Warnai Beasiswa PT Rajawali, BPK Minta Dinas Pendidikan Sumbar Berbenah* https://presisimedia.com/ratusan-penerima-bantuan-ganda-warnai-beasiswa-pt-rajawali-bpk-minta-dinas-pendidikan-sumbar-berbenah/
Selain itu, BPK menyatakan pekerjaan pengadaan mengalami keterlambatan selama dua hari. Meski dalam kontrak diatur adanya denda sebesar satu permil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, hingga pemeriksaan berakhir denda tersebut belum dikenakan kepada penyedia. BPK menghitung potensi kekurangan penerimaan daerah dari denda tersebut.
Dalam laporannya, BPK juga menyebut permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh Pengguna Anggaran dinilai belum optimal. Di samping itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinilai kurang cermat dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur Sumatera Barat memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam LHP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan dan rekomendasi BPK serta menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, publik menaruh harapan agar komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Transparansi mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, pengembalian kelebihan pembayaran, evaluasi terhadap mekanisme pengadaan, hingga penguatan sistem pengawasan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Presisimedia.com telah mengajukan permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat guna memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut atas temuan BPK, status pengembalian kelebihan pembayaran, penerapan denda keterlambatan kepada penyedia, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Apabila klarifikasi telah diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
Tag :
#Presisimedia #SumateraBarat #DinasPendidikanSumbar #PengadaanSeragam #SeragamSMA #TemuanBPK #LHPBPK #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik #PengawasanAnggaran #KeuanganDaerah #APBDSumbar #GoodGovernance #PengadaanBarangJasa #PendidikanSumbar #BeritaSumbar #Padang #AuditBPK #KeterbukaanInformasi #CegahKorupsi
