PASAMAN, PresisiMedia.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui pembenahan administrasi, inventarisasi aset, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, S.IP., M.Si., sebagai tanggapan resmi atas surat konfirmasi PresisiMedia.com terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pencatatan aset tanah dan gedung di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Lubuk Sikaping.
Dalam keterangannya, Yudesri menyampaikan apresiasi kepada PresisiMedia.com yang telah menjalankan fungsi pers secara profesional dengan mengedepankan prinsip keberimbangan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman menghormati dan menerima hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi bahan evaluasi sekaligus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait aset yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun masih tercatat sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Pasaman, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari pencatatan historis yang telah berlangsung sejak lama dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan status kepemilikan berdasarkan dokumen yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Pasaman memandang temuan tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan administrasi aset agar semakin tertib, akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna melakukan klarifikasi, rekonsiliasi data, penyesuaian status kepemilikan aset, sekaligus melakukan koreksi pencatatan aset tanah dan bangunan gedung kantor permanen ke rekening Aset Tetap Renovasi (ATR).
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat proses inventarisasi aset dengan membentuk tim inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan perangkat daerah pengelola BMD bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim tersebut bertugas melakukan inventarisasi, rekonsiliasi, dan verifikasi data aset secara berkala guna memastikan kesesuaian antara pencatatan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman mengakui bahwa pengelolaan aset daerah masih memerlukan penyempurnaan, terutama terhadap aset yang memiliki riwayat perubahan status kepemilikan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BPK dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Daerah.
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga akan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya kondisi serupa pada perangkat daerah lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan validitas data aset sekaligus memperkuat tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di seluruh OPD.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen meningkatkan kualitas inventarisasi aset, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola BMD, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset sehingga pengelolaan aset daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman juga memastikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelaporan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman berharap tata kelola Barang Milik Daerah dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Tim Redaksi)
