Pati, Jawa Tengah — Presisimedia.com | Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Kebijakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4).
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap orang tua siswa dari beban biaya tambahan, serta sebagai strategi mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi wisata lokal.
Dalam keterangannya, Risma menegaskan bahwa pemerintah kabupaten telah mengeluarkan surat edaran resmi yang melarang praktik pungutan di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan melalui komite sekolah maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kami sudah sosialisasikan bahwa tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri dalam bentuk apa pun. Untuk komite dan pihak lainnya juga sudah kami keluarkan edaran larangan,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan mengarahkan kegiatan wisata siswa agar dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Pati. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.
“Kami arahkan agar kegiatan wisata siswa cukup dilakukan di dalam daerah. Tujuannya agar ekonomi lokal bergerak dan UMKM bisa merasakan dampaknya secara langsung,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Bupati turut menyoroti perlunya pembenahan sektor infrastruktur yang masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan penataan secara bertahap guna meningkatkan kualitas pembangunan.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkab Pati terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah optimalisasi jam operasional Puskesmas.
“Ke depan, Puskesmas tidak hanya melayani di pagi hari, tetapi juga sore hari. Ini agar pelayanan kesehatan bisa lebih merata dan mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Kebijakan terpadu ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Pati yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
(wwhyu)
