PADANG, PresisiMedia.com – Pembayaran collecting fee di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menjadi sorotan setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya pembayaran collecting fee produk syariah yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, sekaligus efektivitas pengendalian internal dalam proses penagihan subrogasi.
Dalam hasil pemeriksaan dijelaskan bahwa collecting fee merupakan imbalan yang diberikan perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan atas setiap recoveries atau penyelesaian subrogasi yang berhasil dipulihkan. Untuk produk konvensional, besaran collecting fee telah diperbarui melalui PKS terbaru, yakni sebesar 7,5 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 13 persen untuk Non-KUR.
Baca juga :
*Penyertaan Modal Jamkrida Sumbar Tembus Batas Perda, Rp10,8 Miliar Belum Memiliki Dasar Hukum Memadai*
https://presisimedia.com/penyertaan-modal-jamkrida-sumbar-tembus-batas-perda-rp108-miliar-belum-memiliki-dasar-hukum-memadai/
Namun, pemeriksaan menemukan bahwa untuk produk pembiayaan syariah belum terdapat perubahan PKS yang mengatur besaran collecting fee. Dengan demikian, pembayaran seharusnya masih mengacu pada PKS induk yang sebelumnya telah disepakati para pihak.
Hasil pemeriksaan menunjukkan pembayaran collecting fee produk syariah justru menggunakan acuan PKS terbaru yang berlaku untuk produk konvensional. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya indikasi kelebihan pembayaran collecting fee syariah kepada PT Bank Nagari sebesar Rp87.380.310,43.
Baca juga :
*BPK Soroti Tata Kelola PT Jamkrida Sumbar, Gearing Ratio Lampaui Batas OJK hingga 75,24 Kali*
https://presisimedia.com/bpk-soroti-tata-kelola-pt-jamkrida-sumbar-gearing-ratio-lampaui-batas-ojk-hingga-7524-kali/
Selain itu, hasil konfirmasi kepada pihak bank menyebut pelaksanaan PKS penagihan subrogasi mencakup kegiatan penagihan konvensional maupun syariah. Tidak dicantumkannya produk syariah dalam kelengkapan dokumen disebut karena tidak dimasukkan oleh divisi terkait saat penyusunan administrasi.
Meski demikian, hasil pemeriksaan tetap menyimpulkan bahwa pembayaran collecting fee syariah seharusnya mengacu pada PKS induk yang masih berlaku.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan pentingnya konsistensi dalam memedomani perjanjian kerja sama. Kepatuhan terhadap PKS merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), terutama dalam pengelolaan transaksi keuangan yang melibatkan dana perusahaan.
Baca juga:
*Klaim KUR Rp375,7 Juta Jadi Sorotan, Tata Kelola PT Jamkrida Sumbar Dipertanyakan*
https://presisimedia.com/klaim-kur-rp3757-juta-jadi-sorotan-tata-kelola-pt-jamkrida-sumbar-dipertanyakan/
Pemeriksaan juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya permasalahan tersebut. Pengendalian pembayaran collecting fee dinilai belum optimal, sementara pelaksanaan pembayaran belum sepenuhnya mengacu pada PKS yang berlaku. Selain itu, perhitungan collecting fee untuk produk syariah dinilai belum dilakukan secara cermat.
Atas kondisi tersebut, direkomendasikan agar PT Jamkrida Sumbar memperkuat pengendalian pembayaran collecting fee, memastikan seluruh unit terkait memedomani PKS dalam setiap transaksi, meningkatkan ketelitian dalam proses perhitungan, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran collecting fee syariah sebesar Rp87.380.310,43 ke kas perusahaan.
Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar menyatakan sepakat dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Manajemen menyampaikan akan melakukan pendalaman sesuai rencana aksi, termasuk memproses penagihan atas kelebihan pembayaran collecting fee syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari konsistensi dalam menjalankan setiap perjanjian dan prosedur yang telah disepakati.
Penguatan pengendalian internal serta kepatuhan terhadap PKS diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap PT Jamkrida Sumbar sebagai perusahaan penjaminan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
(Redaksi presisimedia.com)
