Padang, Presisimedia.com — DPP LSM P2NAPAS menyoroti potensi kerugian investasi PT Telkomsel pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang disebut mencapai Rp4,74 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Atas temuan tersebut, P2NAPAS secara resmi melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada manajemen Telkomsel guna memastikan tata kelola investasi perusahaan berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.
Surat bernomor /LSM-P2NAPAS/KONFIRMASI/V/2026 tertanggal 14 Mei 2026 itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara.
Permintaan klarifikasi tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 64/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak.
Dalam surat tersebut, P2NAPAS menyoroti adanya unrealized loss investasi Telkomsel pada GOTO sepanjang tahun 2021 hingga 2024 yang nilainya disebut mencapai Rp4,74 triliun. Selain itu, realisasi synergy value yang menjadi dasar pertimbangan investasi dikabarkan baru mencapai sekitar 69,81 persen dari target awal manajemen per November 2024.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah korporasi Telkomsel dalam melakukan transformasi bisnis dan investasi di sektor digital. Namun demikian, menurutnya, setiap kebijakan investasi strategis yang melibatkan perusahaan negara tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan kepada publik.
“Investasi merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Akan tetapi, ketika terdapat potensi kerugian dalam jumlah besar sebagaimana menjadi perhatian BPK RI, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
P2NAPAS meminta penjelasan terkait dasar kajian bisnis dan analisis risiko yang digunakan manajemen Telkomsel dalam mengambil keputusan investasi pada GOTO. Selain itu, organisasi tersebut juga mempertanyakan apakah proses due diligence terhadap kondisi fundamental perusahaan telah dilakukan secara menyeluruh sebelum investasi diputuskan.
Tidak hanya itu, P2NAPAS juga meminta klarifikasi mengenai alasan Telkomsel tetap melakukan penambahan investasi pasca merger Gojek dan Tokopedia, meskipun kondisi keuangan perusahaan hasil merger masih mencatatkan kerugian signifikan.
Dalam surat konfirmasi tersebut, P2NAPAS turut meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan proyeksi synergy value, termasuk bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban atas tidak tercapainya target proyeksi sebagaimana direncanakan sebelumnya.
Selain aspek bisnis, P2NAPAS juga menyoroti pentingnya pengawasan internal perusahaan, termasuk sejauh mana Dewan Komisaris dan pemegang saham memperoleh informasi yang lengkap terkait risiko investasi sebelum keputusan strategis dilakukan.
Menurut P2NAPAS, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi hal penting dalam setiap kebijakan investasi BUMN maupun anak perusahaan BUMN, terutama dalam menjaga stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi nasional.
Organisasi tersebut juga meminta penjelasan terkait penerapan metode pencatatan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) atas investasi GOTO dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.
Di samping itu, P2NAPAS mendorong agar dilakukan evaluasi internal maupun audit investigatif terhadap kebijakan investasi tersebut, termasuk langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan perusahaan guna meminimalisir potensi kerugian lanjutan di masa mendatang.
“Surat ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola perusahaan negara agar tetap berjalan secara sehat, profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Ahmad Husein Batu Bara.
Surat konfirmasi tersebut turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri BUMN, Ketua Komisi VI DPR RI, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk, serta Dewan Komisaris PT Telkomsel.
Tim Redaksi.
