Pasaman, Presisimedia.com
LSM P2NAPAS menyoroti pemberitaan yang dipublikasikan oleh Go.Indonesia.Id berjudul “Rangkap Jabatan Ketua LSM dan Pemred, Independensi Media Dipertanyakan” yang kini menjadi perhatian publik karena dinilai tidak menjelaskan secara utuh proses verifikasi dan keberimbangan informasi dalam pemberitaan tersebut.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan standar kerja redaksi dalam menerapkan prinsip dasar jurnalistik, khususnya cover both sides, yang seharusnya menjadi pedoman utama sebelum berita dipublikasikan.
“Dalam prinsip jurnalistik, setiap informasi yang menyangkut reputasi seseorang wajib dikonfirmasi kepada semua pihak terkait. Jika itu tidak dilakukan, maka publik berpotensi menerima informasi yang belum teruji secara lengkap,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai bahwa pemberitaan yang tidak disertai konfirmasi kepada pihak terkait dapat menimbulkan persepsi yang tidak seimbang di ruang publik, terutama dalam isu yang menyangkut individu maupun lembaga.
“Yang kami pertanyakan adalah standar verifikasi redaksi. Apakah sudah benar-benar dijalankan sesuai kode etik, atau ada tahapan yang terlewat sebelum berita dipublikasikan,” lanjutnya.
LSM P2NAPAS juga menyoroti pentingnya transparansi redaksi dalam menjelaskan sumber informasi, dasar penulisan berita, serta mekanisme verifikasi yang digunakan sebelum publikasi.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media, terutama dalam pemberitaan yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan opini luas di masyarakat.
“Jika redaksi merasa telah menjalankan prosedur dengan benar, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Go.Indonesia.Id belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik maupun permintaan klarifikasi dari LSM P2NAPAS.
LSM P2NAPAS menegaskan tetap membuka ruang klarifikasi, namun mengingatkan bahwa seluruh media wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, guna memastikan setiap produk jurnalistik disajikan secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan publik.
(Ismail Hasan)
