Padang, Presisimedia.com — LSM P2NAPAS menegaskan bahwa hak wartawan untuk berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beredarnya narasi terkait larangan wartawan merangkap jabatan sebagai pengurus maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan independensi dan profesionalisme pers memang harus dijaga, namun tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi hak seseorang dalam menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Selama wartawan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik, objektivitas, dan profesionalisme, maka keterlibatan dalam organisasi sosial tidak bisa langsung dianggap bertentangan dengan independensi pers,” ujarnya di Padang.
Menurutnya, pers dan lembaga kontrol sosial memiliki semangat yang sama dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mendorong transparansi publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
P2NAPAS menilai yang harus menjadi perhatian bersama adalah potensi penyalahgunaan profesi, konflik kepentingan, maupun tindakan yang melanggar hukum, bukan semata-mata status keanggotaan seseorang dalam organisasi sosial.
“Jangan sampai muncul stigma negatif terhadap wartawan yang aktif dalam kegiatan sosial dan kontrol publik. Yang terpenting adalah integritas dan tanggung jawab profesinya,” tambahnya.
P2NAPAS juga mengajak seluruh elemen pers, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk tetap menjaga sinergitas dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di akhir pernyataannya, P2NAPAS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara independen, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
(Ismail Hasan)
