Pasaman | Presidimedia.com — LSM P2NAPAS mendorong percepatan penyelesaian proses perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat yang saat ini masih dalam tahap pemenuhan sejumlah dokumen administrasi.
P2NAPAS menilai, percepatan penyelesaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) serta Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu faktor penting agar skema WPR dapat segera diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Baca juga :
*Resmi dan Sah! Koperasi Konsumen Pasaman Pertambangan Saiyo Siap Jadi Motor Ekonomi Daerah*
https://presisimedia.com/resmi-dan-sah-koperasi-konsumen-pasaman-pertambangan-saiyo-siap-jadi-motor-ekonomi-daerah/
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan bahwa WPR merupakan salah satu instrumen penataan aktivitas pertambangan rakyat agar lebih tertib dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Pada prinsipnya WPR adalah upaya penataan. Karena itu, penyelesaian tahapan perizinan menjadi bagian penting agar implementasi di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut P2NAPAS, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan sekitar 5.900 hektare wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di 121 blok kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk ditetapkan sebagai WPR.
Skema tersebut nantinya akan menjadi dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
Sementara itu, Diketahui sejumlah dokumen persyaratan telah selesai, termasuk Klarifikasi Status Kawasan Hutan serta rekomendasi teknis dari instansi terkait. Namun, dua dokumen utama yaitu PKKPR dan Persetujuan Lingkungan masih dalam proses.
P2NAPAS menilai, koordinasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam mempercepat penyelesaian tahapan tersebut, mengingat dokumen dimaksud merupakan prasyarat utama dalam penetapan WPR.
LSM tersebut berharap proses yang sedang berjalan dapat segera dituntaskan agar penataan pertambangan rakyat di Sumatera Barat dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Tim Redaksi.
