Pasaman, Sumatera Barat – Presisimedia.com — LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman kembali mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memperjelas standar keamanan serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan data pribadi pelanggan, menyusul pembaruan kebijakan privasi pada layanan Pertamina.
Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa kebijakan yang disampaikan masih belum memberikan kejelasan teknis yang memadai dan cenderung bersifat normatif.
Baca juga:
*PT PERtAMINA (PERSERO) RESPON LAPORAN LSM P2NAPAS TERKAIT DISTIRIBUSI BBM SUBSIDI DI SPBU PASANBARAT BARAT*
https://presisimedia.com/pt-pertamina-persero-respons-laporan-lsm-p2napas-terkait-distribusi-bbm-subsidi-di-spbu-pasaman-barat/
Menurutnya, di tengah meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber, perusahaan sebesar Pertamina dituntut untuk lebih terbuka dalam menjelaskan sistem keamanan yang digunakan, termasuk standar enkripsi, proses audit, serta mekanisme pengawasan internal yang diterapkan.
“Publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar pernyataan. Harus ada transparansi yang bisa diuji terkait bagaimana data dilindungi dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran,” tegas Ahmad Husein.
P2NAPAS juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam pemrosesan data yang dinilai belum dijelaskan secara rinci dalam aspek pengawasan dan tanggung jawab. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan data apabila tidak diawasi secara ketat.
Selain itu, organisasi tersebut menilai bahwa transparansi kebijakan privasi seharusnya tidak hanya berhenti pada dokumen tertulis, tetapi juga diikuti dengan mekanisme akuntabilitas yang terbuka kepada publik.
“Jika tidak ada kejelasan standar dan pengawasan, maka kebijakan ini berisiko menjadi formalitas administratif semata. Kuat di atas kertas, tetapi belum tentu efektif dalam implementasi,” lanjutnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap fungsi kontrol sosial, P2NAPAS menegaskan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut guna memastikan perlindungan data pribadi masyarakat benar-benar dijalankan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.
(*)
