Madina | Presisimedia.com – Bendahara SATMA AMPI, Muhammad Saleh Nasution, menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap calon pendamping desa yang disebut-sebut melibatkan oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Fraksi Gerindra berinisial “AN”.
Muhammad Saleh mengaku dirinya pernah dimintai sejumlah uang sekitar Rp10 juta dengan alasan membantu proses kelulusan dan penempatan sebagai pendamping desa.
“Ini sangat memprihatinkan. Saya sendiri sebagai calon pendamping desa pernah dimintai uang sekitar Rp10 juta. Bahkan dari informasi yang kami himpun dari beberapa rekan lainnya, ada yang mengikuti pelatihan demi memperoleh sertifikat sebagai syarat tambahan berkas, dengan biaya Rp1.500.000. Namun hingga hampir satu tahun belum ada kepastian penempatan maupun status kerja,” ungkap Muhammad Saleh kepada wartawan, Selasa.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang di sejumlah wilayah di Mandailing Natal, dugaan pungutan terhadap calon pendamping desa berkisar antara Rp10 juta hingga Rp30 juta per orang.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam proses perekrutan tenaga pendamping desa.
Muhammad Saleh juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat disebut belum membuka rekrutmen baru pendamping desa secara nasional akibat keterbatasan kuota. Posisi yang tersedia disebut masih diisi oleh pendamping yang telah teregistrasi sebelumnya.
“Kalau memang belum ada rekrutmen resmi secara nasional, lalu apa dasar pungutan terhadap calon pendamping desa ini? Hal ini harus dibuka secara terang benderang agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegasnya.
Pihak SATMA AMPI mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait lainnya, segera melakukan penyelidikan apabila dugaan praktik pungutan tersebut benar terjadi.
Dasar Hukum Dugaan Pelanggaran
Apabila terbukti terdapat praktik meminta atau menerima sejumlah uang dengan janji meluluskan atau membantu proses perekrutan, maka hal tersebut dapat diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.
Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf e.
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Muhammad Saleh menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang objektif dan berharap masyarakat yang merasa dirugikan berani membuat laporan resmi disertai bukti pendukung.
“Jangan sampai masyarakat kecil dijadikan ladang permainan oknum tertentu. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional,” tutupnya.
(S.N)
