Oleh: Benny Parapat (Aktivis & Pemerhati Politik)
Jakarta, Presisimedia.com–Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) setiap tanggal 20 Mei sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai agenda tahunan berupa upacara bendera dan pidato formalitas. Momentum bersejarah yang lahir dari semangat perjuangan para pendiri bangsa melalui organisasi Budi Utomo pada 1908 seharusnya menjadi ruang refleksi nasional: apakah Indonesia benar-benar sedang bangkit, atau justru perlahan kehilangan arah?
Di tengah berbagai seremoni yang digelar hari ini, publik justru dihadapkan pada realitas sosial dan ekonomi yang semakin berat. Nasionalisme yang dahulu diperjuangkan dengan idealisme kini terasa terkikis oleh praktik korupsi, lemahnya integritas birokrasi, serta kebijakan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Korupsi yang terus terjadi di berbagai lini pemerintahan menjadi ironi besar dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat kebangsaan sulit tumbuh apabila amanat rakyat justru dikhianati oleh oknum pejabat yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok
Di sisi lain, masyarakat kecil harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin nyata. Harga kebutuhan pokok meningkat, kesempatan kerja menyempit, dan daya beli masyarakat terus melemah. Kebangkitan nasional akhirnya seolah hanya hidup di podium-podium resmi, namun belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
Pandangan tersebut turut diperkuat oleh pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menilai kondisi Indonesia saat ini “tidak sedang baik-baik saja”.
Melalui pernyataan yang disampaikan di akun Instagram resminya pada Rabu (20/5/2026), Anies menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, hingga semakin sempitnya lapangan pekerjaan.
Menurutnya, situasi global yang dipenuhi tantangan geopolitik, ancaman krisis pangan, serta dampak cuaca ekstrem akibat El Nino semakin memperberat tekanan ekonomi nasional. Namun yang paling disorot adalah hilangnya kepastian dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan negara.
> “Yang dibutuhkan publik hari ini adalah kepastian, bukan ketenangan semu. Bukan masalah yang ditutupi gula-gula, tetapi kejujuran dan arah kebijakan yang jelas,” ujar Anies.
Anies juga menilai sebagian pernyataan pejabat negara terkesan meremehkan situasi krisis yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat diminta berhemat, di saat yang sama publik justru menyaksikan kesan pemborosan serta kebijakan yang berubah-ubah di tingkat elite pemerintahan.
Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang antara realitas masyarakat dengan narasi optimisme yang terus dibangun pemerintah. Pasar menjadi tidak pasti, investor menahan langkah, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampak langsung dari ketidakstabilan ekonomi.
Di sisi lain, sejumlah program strategis pemerintah yang diharapkan menjadi solusi juga mulai menuai sorotan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, justru menghadapi persoalan tata kelola, pengawasan, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Dalam konteks ekonomi makro, melemahnya nilai tukar rupiah menjadi indikator bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tengah menghadapi tekanan serius. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya hidup.
Hari Kebangkitan Nasional akhirnya terasa kehilangan makna substantif ketika semangat kebangkitan tidak diiringi dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan seremoni tahunan, melainkan harus tercermin dalam tata kelola negara yang bersih, jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Indonesia sejatinya memiliki sumber daya alam, potensi manusia, dan kekuatan besar untuk maju. Namun seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila dijalankan oleh kepemimpinan yang memiliki integritas, kejujuran, serta keberanian menghadapi persoalan secara terbuka.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi pengingat bahwa bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak seremoni, melainkan keberanian untuk berbenah. Sebab kebangkitan sejati lahir dari keseriusan dalam mengurus negara, bukan sekadar pidato dan upacara tahunan.
Red/PresisiMedia.com
