Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi salah satu investasi negara untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Program ini menyentuh langsung kepentingan anak-anak sekolah dan menggunakan sumber daya publik dalam skala besar.
Karena itu, MBG semestinya dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta pengawasan yang ketat.
Setiap persoalan dalam pelaksanaannya patut dikritisi. Mulai dari tata kelola, kualitas makanan, distribusi, pengawasan, hingga berbagai laporan mengenai persoalan keamanan pangan di sejumlah daerah.
Namun, di tengah berbagai kritik tersebut, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting: bagaimana jika kepentingan politik justru ikut bersinggungan dengan kepentingan ekonomi di dalam program pemerintah tersebut?
Pertanyaan ini menjadi relevan menyusul informasi mengenai keterlibatan sejumlah elite organisasi atau kelompok politik dalam pengelolaan dapur penyedia MBG.
Sekali lagi, keterlibatan dalam kegiatan usaha tentu tidak otomatis berarti pelanggaran. Setiap pihak berhak menjalankan kegiatan ekonomi sepanjang memenuhi aturan yang berlaku.
Tetapi politik tidak hanya berbicara tentang apakah sesuatu itu legal.
Politik juga berbicara tentang etika, kepantasan, transparansi, konsistensi, dan potensi konflik kepentingan.
Di sinilah publik memiliki hak untuk bertanya.
Ketika Suara Oposisi Bertemu Kepentingan Ekonomi
Gerakan politik yang mengusung narasi perubahan dan mengambil posisi kritis terhadap pemerintah tentu memiliki hak untuk menjalankan fungsi kontrol.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi.
Namun, kritik akan kehilangan sebagian kekuatan moralnya apabila pada saat yang sama terdapat kepentingan ekonomi elite politik di dalam program pemerintah yang menjadi objek kritik.
Bukan berarti seseorang harus kehilangan hak berusaha hanya karena berbeda sikap politik.
Masalahnya adalah transparansi.
Publik berhak mengetahui apakah keterlibatan tersebut berlangsung melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan sesuai ketentuan.
Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat hubungan antara posisi politik, jaringan kekuasaan, dan akses terhadap peluang ekonomi.
Jika semuanya bersih, terbuka, dan sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menghindari pemeriksaan publik.
Justru keterbukaan dapat menjadi jawaban paling sederhana terhadap berbagai kecurigaan.
Jangan Sampai “Perubahan” Hanya Berganti Pemain
Kata “perubahan” adalah salah satu slogan paling menarik dalam politik.
Masyarakat yang kecewa terhadap kondisi hari ini tentu mudah berharap kepada kelompok yang menawarkan alternatif.
Tetapi perubahan tidak cukup diwujudkan melalui slogan.
Perubahan harus terlihat dalam cara mengelola kekuasaan, cara memperlakukan sumber daya negara, serta keberanian menjaga jarak antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok.
Jika praktik lama berupa kedekatan elite dengan sumber daya pemerintah kembali muncul, maka publik wajar bertanya:
Apa yang sebenarnya berubah?
Jangan sampai yang berubah hanya pemainnya.
Jangan sampai wajah politiknya baru, tetapi pola relasinya masih sama.
Jangan sampai narasi pembaruan hanya menjadi kemasan baru bagi praktik patronase yang selama ini justru dikritik.
MBG Bukan Sekadar Dapur
Ada kecenderungan melihat MBG hanya sebagai urusan dapur, makanan, dan distribusi.
Padahal di balik program tersebut terdapat uang negara, kepentingan anak-anak, pelaku usaha, tenaga kerja, serta rantai pengadaan yang luas.
Karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaannya harus siap menerima pengawasan.
Tidak peduli apakah ia pendukung pemerintah.
Tidak peduli apakah ia pengkritik pemerintah.
Tidak peduli apakah ia berasal dari organisasi masyarakat, kelompok politik, maupun pelaku usaha.
Standarnya harus sama.
Kalau pemerintah diminta transparan, pihak yang mengkritik pemerintah juga harus siap transparan.
Kalau pemerintah diminta membuka potensi konflik kepentingan, kelompok politik yang memiliki hubungan dengan program pemerintah juga harus siap menjelaskan posisinya.
Inilah yang disebut konsistensi.
Kritik Harus Dimulai dari Diri Sendiri
Persoalan terbesar dalam politik bukanlah ketika seseorang mengkritik pemerintah.
Persoalan muncul ketika standar yang digunakan untuk menilai pemerintah berbeda dengan standar yang digunakan untuk menilai dirinya sendiri.
Sangat mudah berbicara tentang korupsi.
Mudah berbicara tentang nepotisme.
Mudah berbicara tentang kolusi.
Mudah pula berteriak tentang ketidakadilan.
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah:
Apakah standar yang sama berani diterapkan kepada kelompok sendiri?
Jika jawabannya iya, maka kritik tersebut memiliki fondasi moral yang kuat.
Jika tidak, maka kritik berisiko berubah menjadi sekadar instrumen politik.
Inilah yang harus dijaga oleh setiap gerakan yang ingin memasuki arena politik.
Jangan Sampai Oposisi Menjadi Sekadar Posisi Tawar
Dalam demokrasi, oposisi dibutuhkan.
Pemerintah membutuhkan kritik agar tidak merasa selalu benar.
Namun, oposisi juga harus memiliki integritas.
Jangan sampai oposisi hanya keras ketika tidak mendapatkan akses.
Jangan sampai suara kritik melemah ketika kepentingan ekonomi mulai terbuka.
Dan jangan sampai sikap politik berubah sesuai dengan seberapa besar keuntungan yang tersedia.
Jika itu terjadi, maka publik akan sulit membedakan antara oposisi ideologis dan oposisi transaksional.
Perbedaan keduanya sangat sederhana.
Oposisi ideologis mempertahankan prinsip meskipun tidak mendapatkan keuntungan.
Sementara oposisi transaksional berpotensi menjadikan kritik sebagai alat untuk mendapatkan posisi tawar.
Karena itu, publik harus terus mengawasi.
Rakyat Tidak Boleh Diberi Cek Kosong
Politik modern tidak seharusnya lagi meminta rakyat percaya hanya berdasarkan slogan.
Rakyat berhak bertanya.
Siapa yang membiayai gerakan?
Bagaimana sumber daya organisasi dikelola?
Siapa yang memiliki kepentingan bisnis?
Bagaimana hubungan antara elite politik dan program pemerintah?
Apakah ada konflik kepentingan?
Apakah seluruh proses dilakukan secara transparan?
Pertanyaan seperti itu bukan bentuk permusuhan.
Itulah bentuk kontrol masyarakat dalam demokrasi.
Justru kelompok politik yang benar-benar yakin dengan integritasnya seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan publik.
Anak-Anak Jangan Dijadikan Penonton Pertarungan Politik
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.
MBG memiliki penerima manfaat yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.
Mereka tidak memahami pertarungan elite.
Mereka tidak memilih partai.
Mereka tidak menentukan siapa yang berkuasa.
Mereka hanya membutuhkan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Karena itu, kepentingan mereka harus ditempatkan di atas kepentingan politik siapa pun.
Jangan sampai program yang dirancang untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa justru terseret menjadi arena perebutan pengaruh dan keuntungan.
Piring makan anak-anak tidak boleh menjadi alat tawar-menawar politik.
Transparansi Adalah Jawaban
Jika informasi mengenai keterlibatan elite organisasi atau kelompok politik dalam pengelolaan MBG memang ada, maka jalan keluarnya bukan saling menyerang.
Jalan keluarnya adalah membuka informasi secara transparan.
Siapa yang terlibat?
Dalam kapasitas apa?
Bagaimana proses pemilihannya?
Apa dasar kerja samanya?
Apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi?
Apakah terdapat hubungan antara posisi politik dan akses ekonomi tersebut?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada perang narasi di media sosial.
Sebab dalam demokrasi yang sehat, data harus mengalahkan prasangka.
Ujian Terbesar Gerakan Politik Adalah Ketika Kesempatan Datang
Sebuah gerakan politik tidak diuji ketika sedang berada di luar kekuasaan.
Ia justru diuji ketika kesempatan datang.
Ketika akses terbuka.
Ketika sumber daya tersedia.
Ketika kepentingan ekonomi berpotensi bertemu dengan kepentingan politik.
Pada titik itulah integritas benar-benar diuji.
Apakah prinsip tetap dipertahankan?
Apakah kepentingan publik tetap berada di depan?
Atau justru idealisme mulai berkompromi dengan kepentingan kelompok?
Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh setiap gerakan politik yang mengusung nama perubahan.
Jangan Sampai “Lawan Kekuasaan” Berakhir Menjadi “Antre di Meja Kekuasaan”
Pada akhirnya, kritik terhadap pemerintah adalah hak.
Menjalankan bisnis juga merupakan hak.
Tetapi ketika keduanya bersinggungan, publik memiliki hak yang lebih besar: hak untuk mengetahui.
Karena itu, siapa pun yang mengaku sebagai pembawa perubahan harus berani menunjukkan bahwa mereka memang berbeda.
Bukan hanya berbeda dalam pidato.
Bukan hanya berbeda dalam slogan.
Tetapi berbeda dalam cara memperlakukan kekuasaan, uang publik, dan kepentingan ekonomi.
Jika benar tidak ada konflik kepentingan, jelaskan.
Jika seluruh proses telah sesuai aturan, buka informasinya.
Jika keterlibatan tersebut murni profesional dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik, tunjukkan buktinya.
Sebab transparansi bukan musuh bagi orang yang bersih.
Transparansi justru menjadi tameng bagi mereka yang tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan politik yang hanya pandai berteriak.
Rakyat membutuhkan politik yang konsisten.
Politik yang berani mengkritik ketika salah.
Politik yang berani mengakui ketika benar.
Dan yang paling penting, politik yang tetap memegang prinsip ketika kesempatan untuk mendapatkan keuntungan datang menghampiri.
Karena ukuran sesungguhnya sebuah gerakan perubahan bukanlah seberapa keras ia berbicara tentang kekuasaan.
Melainkan seberapa kuat ia menolak godaan ketika sumber daya kekuasaan berada di depan mata.
Dan dari situlah publik akhirnya berhak menentukan:
Apakah yang sedang dibangun benar-benar gerakan perubahan, atau sekadar kendaraan baru menuju meja kekuasaan?
(*)