BENGKULU SELATAN, presisimedia.com — Persoalan lingkungan di sekitar aktivitas PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Keluhan warga mengenai kondisi Sungai Air Selali dan Sungai Mertam kini beriringan dengan tuntutan agar pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perusahaan dilakukan secara terbuka dan berbasis hasil pemeriksaan lingkungan.
Sorotan tersebut juga dikaitkan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, MBA, mengenai mandat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait pengawasan terhadap kinerja kepala daerah. Menurut Suharto, laporan mengenai kinerja kepala daerah akan disampaikan melalui mekanisme internal partai.
Bagi masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait lingkungan, persoalan tersebut diharapkan menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan perlindungan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai ketentuan.
Warga Minta Pengawasan Tidak Berhenti di Atas Meja
Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan dugaan dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan sumber penghidupan warga di sekitar aliran sungai.
Sejumlah warga menggambarkan adanya bau tidak sedap pada waktu tertentu serta gangguan yang mereka kaitkan dengan aktivitas pabrik. Ada pula warga yang mengeluhkan kondisi sungai dan perubahan pada hasil tangkapan atau alat penangkapan ikan.
“Bermalamlah dulu dengan kami supaya tahu rasanya. Pagi hari disambut bau, malam hari suara mesin. Sumber mata pencaharian kami di sungai juga menjadi perhatian kami,” keluh salah seorang warga.
Namun, keluhan tersebut merupakan keterangan masyarakat dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta hasil pengujian laboratorium untuk menentukan penyebab dan tingkat dampaknya.
DLHK Sudah Melakukan Pengawasan dan Memberikan Tenggat
Di tengah tuntutan warga, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah melakukan pengawasan terhadap PT SBS dan PT BSL.
Untuk PT SBS, DLHK sebelumnya memberikan sanksi administratif yang mewajibkan perusahaan melakukan pembenahan terhadap sistem pengolahan limbah dan kondisi Sungai Air Selali. Berdasarkan informasi yang disampaikan DLHK, batas waktu perbaikan ditetapkan sampai 30 September 2026.
DLHK juga telah melakukan pengecekan terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan kondisi Sungai Air Selali. Pemeriksaan mencakup kawasan hulu hingga hilir di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Pedal) DLHK Bengkulu Selatan, Arief Budiman, menyampaikan bahwa setelah batas waktu perbaikan berakhir, pengambilan sampel limbah cair PT SBS direncanakan dilakukan pada 1 Oktober 2026, termasuk dari outlet kolam 11.
Hasil pengujian laboratorium nantinya akan menjadi salah satu dasar evaluasi terhadap tindak lanjut sanksi administratif tersebut.
Hasil Pemeriksaan PT BSL Jadi Bagian Penting
Sementara itu, penanganan persoalan lingkungan di sekitar PT BSL juga telah melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium.
Hasil pemeriksaan terhadap empat sampel yang diambil pada 19 Agustus 2026 telah diterima DLHK Bengkulu Selatan pada September 2026. Pemeriksaan dilakukan melalui laboratorium lingkungan yang disebut telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan tersebut menyebutkan bahwa sampel dari outlet kolam 11 PT BSL memenuhi baku mutu, sementara kondisi Sungai Mertam menjadi bagian yang masih mendapat perhatian dalam evaluasi lingkungan.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara dugaan pencemaran, kondisi lingkungan yang ditemukan di lapangan, dan hasil pengujian laboratorium. Ketiganya perlu ditempatkan secara proporsional agar kesimpulan mengenai sumber pencemaran tidak dibuat sebelum seluruh data tersedia.
Warga Desak Transparansi Pengambilan Sampel
Masyarakat juga meminta proses pemeriksaan dan pengambilan sampel dilakukan secara transparan, termasuk mengenai titik pengambilan sampel, parameter yang diuji, laboratorium yang digunakan, serta hasil pemeriksaan.
Secara regulasi, pengawasan lingkungan hidup dan pengambilan sampel memiliki mekanisme teknis tersendiri. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui PP Nomor 22 Tahun 2021, sementara ketentuan teknis pengawasan lingkungan hidup juga telah diperbarui melalui regulasi Kementerian Lingkungan Hidup.
Karena itu, tuntutan transparansi masyarakat idealnya diarahkan pada keterbukaan prosedur dan data hasil pengujian, bukan pada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran sebelum bukti teknis dan hukum tersedia.
P2NAPAS Dorong Pengawasan Berbasis Data
LSM P2NAPAS turut mendorong agar pengawasan pemerintah terhadap persoalan lingkungan di Bengkulu Selatan dilakukan secara terbuka, terukur, dan berkelanjutan.
Organisasi tersebut menilai hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium perlu menjadi dasar utama dalam menentukan langkah berikutnya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, mekanisme penegakan hukum dapat ditempuh sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pengujian menunjukkan kepatuhan terhadap baku mutu pada parameter tertentu, informasi tersebut juga perlu disampaikan kepada publik secara terbuka.
Menunggu Jawaban Pemerintah dan Perusahaan
Persoalan lingkungan di sekitar PT SBS dan PT BSL kini memasuki tahap penting. Untuk PT SBS, perhatian publik tertuju pada penyelesaian kewajiban perbaikan hingga 30 September 2026 dan rencana pengujian berikutnya setelah masa perbaikan berakhir.
Masyarakat juga menunggu bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, DPRD, perusahaan, dan pihak terkait lainnya menjelaskan hasil pengawasan tersebut secara terbuka.
PresisiMedia.com memandang bahwa pemberitaan mengenai persoalan lingkungan harus tetap berpegang pada prinsip verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan hak jawab. Keluhan masyarakat penting diberitakan, tetapi status dugaan harus tetap dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan resmi.
Redaksi PresisiMedia.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi PT SBS, PT BSL, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, DLHK Bengkulu Selatan, DPRD Provinsi Bengkulu, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap pemberitaan ini.
(Iklandiyanto)
