Padang, Presisimedia.com.com — LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman menyoroti keras proyek pembangunan sumur bor senilai Rp250 juta di rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dinilai menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesulitan akses air bersih dan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.
Sorotan tersebut mencuat setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumbar, Rifda Suryani, memberikan penjelasan bahwa pembangunan sumur bor tersebut bukan diperuntukkan sebagai fasilitas pribadi, melainkan bagian dari langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi krisis air bersih saat kondisi darurat.
Melalui pemberitaan [Sumbarkita.id](https://sumbarkita.id/pembangunan-sumur-di-rumah-dinas-wagub-sumbar-rp250-juta-pemprov-bukan-fasilitas-pribadi/?utm_source=chatgpt.com), Rifda menyebut lokasi rumah dinas wagub dipilih karena merupakan aset strategis pemerintah yang berada di pusat kota dan dianggap dapat dimanfaatkan saat terjadi gangguan distribusi air bersih maupun bencana.
Namun penjelasan tersebut justru memicu kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Pasalnya, publik menilai argumentasi pemerintah terkesan normatif dan belum menjawab substansi utama terkait urgensi proyek dan besaran anggaran yang mencapai Rp250 juta.
Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa pemerintah harus memahami sensitivitas publik dalam penggunaan APBD, terlebih ketika proyek tersebut berada di lingkungan rumah dinas pejabat.
“Publik tidak anti terhadap pembangunan. Tetapi publik berhak mempertanyakan kepatutan penggunaan uang rakyat. Ketika masih banyak masyarakat kesulitan air bersih, jalan rusak, dan kebutuhan dasar belum tertangani maksimal, lalu muncul anggaran Rp250 juta untuk sumur bor di rumah dinas pejabat, tentu itu menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada Presisimedia.com, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, jika proyek tersebut benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan publik dan mitigasi bencana, maka pemerintah seharusnya tidak keberatan membuka seluruh dokumen perencanaan dan rincian anggaran kepada masyarakat.
“Kalau memang ini untuk kepentingan publik dan mitigasi bencana, buka saja seluruh dokumen perencanaannya. Publik harus tahu apa urgensinya, bagaimana kajian teknisnya, apa spesifikasinya, dan kenapa nilainya bisa mencapai Rp250 juta. Jangan sampai istilah mitigasi hanya menjadi tameng untuk proyek yang kehilangan rasa empati terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menilai alasan bahwa rumah dinas wagub merupakan aset strategis pemerintah tidak otomatis menghilangkan persepsi publik terkait adanya privilese pejabat dalam penggunaan anggaran daerah.
“Dalam persepsi masyarakat, rumah dinas tetap identik dengan fasilitas pejabat. Maka wajar jika publik mempertanyakan mengapa titik mitigasi justru dibangun di lingkungan elite pemerintahan, bukan di kawasan yang benar-benar rawan kekurangan air bersih,” katanya.
Selain itu, Ahmad Husein Batu Bara meminta Pemprov Sumbar menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis proyek tersebut, mulai dari kedalaman pengeboran, kapasitas debit air, sistem pompa, hingga rincian RAB dan dasar penetapan nilai anggaran.
Menurutnya, tanpa keterbukaan data teknis dan dokumen perencanaan, publik akan sulit diyakinkan bahwa proyek tersebut benar-benar efisien dan sesuai kebutuhan.
“Yang dipersoalkan masyarakat bukan hanya soal legal atau tidak. Tetapi soal etika anggaran, kepantasan, dan keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat banyak. Uang daerah itu uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik pembangunan sumur bor Rp250 juta di rumah dinas Wagub Sumbar masih menjadi perhatian publik dan memunculkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam menggunakan anggaran daerah.
(Ismail Hasan)
