Pasaman , Presisimedia.com— Memasuki tahap lanjutan penelusuran, LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mulai mengarahkan fokus pada aspek perizinan dan pengawasan terhadap operasional CV Intan Mandiri Alam Sejati (IMAS).
Sejumlah indikasi awal mengarah pada dugaan adanya celah dalam sistem pengawasan yang berpotensi berdampak serius.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut perusahaan, tetapi juga menyentuh peran dan tanggung jawab instansi terkait.
“Kalau ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, maka perlu ditelusuri sejak awal—bagaimana proses perizinannya, siapa yang mengawasi, dan di mana letak lemahnya pengendalian,” tegasnya.
LSM P2NAPAS menilai penting untuk menelusuri secara menyeluruh proses penerbitan izin operasional CV IMAS, mulai dari:
Tahapan administrasi awal
Verifikasi teknis sebelum izin diterbitkan
Kesesuaian dokumen pendukung
Legalitas dokumen lingkungan
Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, serta tidak terdapat celah yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Dugaan Ketidaksinkronan Dokumen dan Fakta Lapangan
Berdasarkan perkembangan sebelumnya, terdapat indikasi bahwa beberapa aspek masih memerlukan kajian lanjutan. Hal ini memunculkan dugaan adanya kemungkinan:
Ketidaksinkronan antara dokumen perizinan dan kondisi riil
Proses verifikasi yang belum optimal
Potensi ketidaksesuaian dalam implementasi izin
LSM P2NAPAS juga menyoroti fungsi pengawasan dari instansi terkait yang dinilai perlu diperkuat.
Dalam sistem tata kelola yang ideal, pengawasan seharusnya dilakukan secara:
Berkala dan terstruktur
Berbasis data dan fakta lapangan
Transparan dan akuntabel
Namun, munculnya berbagai catatan dalam kunjungan lapangan justru mengindikasikan kemungkinan adanya:
Keterlambatan deteksi masalah
Pengawasan yang belum maksimal
Kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap operasional
Jika dugaan kelalaian pengawasan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain:
Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perizinan
Munculnya preseden buruk dalam tata kelola pertambangan
Risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkelanjutan
Desakan Transparansi dan Evaluasi
LSM P2NAPAS mendesak agar:
Proses perizinan dibuka secara transparan kepada publik
Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan
Instansi terkait meningkatkan akuntabilitas dalam pengendalian operasional
Dilakukan penelusuran internal apabila ditemukan indikasi kelalaian
“Ini bukan hanya soal satu perusahaan, tapi menyangkut sistem. Kalau sistemnya lemah, maka potensi masalah akan terus berulang,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
LSM P2NAPAS menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga diperoleh kejelasan yang komprehensif. Transparansi dan ketegasan dinilai menjadi kunci untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan keberlanjutan.
(Redaksi)
(Bersambung ke Episode 4:)
