Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara meminta PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel memberikan penjelasan terbuka atas temuan BPK yang mencakup dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume pekerjaan, serta administrasi kontrak yang menjadi catatan hasil pemeriksaan.
PADANG, PRESISIMEDIA.COM – LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mempertanyakan pelaksanaan proyek Perkuatan Struktur dan Fitting Out Kantor Branch serta GraPARI Padang senilai Rp35,4 miliar setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah temuan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan hasil audit BPK menunjukkan adanya beberapa catatan penting, antara lain dugaan kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis, item pekerjaan yang tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik, serta perubahan pekerjaan (tambah dan kurang) yang menurut hasil audit tidak disertai penerbitan Purchase Order (PO) baru atau adendum sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
“Temuan BPK tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Kami memandang transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, terutama pada proyek bernilai puluhan miliar rupiah,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama para pihak menunjukkan adanya kekurangan volume pada sejumlah item pekerjaan yang menurut laporan audit berpotensi mengakibatkan kelebihan pembayaran. Selain itu, auditor juga mencatat adanya pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis serta item pekerjaan yang tidak ditemukan di lapangan.
LSM P2NAPAS menilai seluruh temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK agar setiap pembayaran yang telah dilakukan benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang diterima.
Selain aspek teknis, Ahmad Husein juga menyoroti catatan BPK mengenai administrasi kontrak. Dalam hasil pemeriksaan disebutkan adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang yang dilakukan tanpa penerbitan Purchase Order (PO) baru maupun adendum kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian. Proyek tersebut juga tercatat mengalami keterlambatan penyelesaian sehingga dikenakan denda sesuai ketentuan kontrak.
“Kami tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Namun sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, kami meminta agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila terdapat kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi sebagaimana menjadi temuan audit, maka penyelesaiannya harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, LSM P2NAPAS telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Surat tersebut berisi permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, mekanisme pengawasan proyek, penyelesaian atas temuan audit, serta langkah evaluasi yang dilakukan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa pada proyek-proyek mendatang.
LSM P2NAPAS juga berharap PT Telkom Indonesia, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan resmi kepada publik. Menurut Ahmad Husein, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance.
Hingga berita ini diterbitkan, PRESISIMEDIA.COM belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Telkom Indonesia, maupun pihak kontraktor pelaksana terkait substansi temuan BPK tersebut. Redaksi telah mengirimkan permohonan konfirmasi dan membuka ruang hak jawab serta hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat penjelasan resmi, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Tim Redaksi)
