(foto ilustrasi)
Penghentian pemeriksaan dugaan pengosongan rumah di Cengkareng memicu sorotan. LSM P2NAPAS meminta Komnas HAM memberikan penjelasan yang lebih transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga.
Jakarta, Presisimedia.com – Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pengosongan dan pembongkaran rumah seorang warga di Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi perhatian publik. Keputusan tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hak asasi manusia ketika masyarakat mengadukan persoalan yang mereka alami.
Hal itu tertuang dalam Surat Komnas HAM Nomor 395/PL.00.01/VII/2026 tertanggal 2 Juli 2026 tentang Saran Tindak Lanjut Pengaduan.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Komnas HAM menerima pengaduan dari Pelapor pada 26 Februari 2026 terkait dugaan tindakan pengosongan dan pembongkaran rumah oleh aparat Satpol PP DKI Jakarta. Komnas HAM menyatakan peristiwa tersebut berdampak pada hilangnya akses korban terhadap tempat tinggal yang layak.
Setelah mempelajari materi pengaduan, Komnas HAM berpendapat bahwa perkara tersebut berpotensi mengandung unsur tindak pidana sehingga menyarankan pelapor menempuh jalur hukum melalui kepolisian. Selain itu, apabila terdapat dugaan tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur, pelapor juga disarankan melaporkannya kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
Komnas HAM juga mengakui bahwa peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban sehingga menyarankan adanya pendampingan psikolog profesional apabila diperlukan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan dengan alasan telah tersedia mekanisme hukum lain yang dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan materi pengaduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
LSM P2NAPAS: Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Menanggapi surat tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan pihaknya menghormati kewenangan Komnas HAM dalam mengambil keputusan. Namun, menurutnya, keputusan tersebut tetap layak menjadi bahan evaluasi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan HAM semakin kuat.
> “Kami menghormati kewenangan Komnas HAM. Namun ketika masyarakat datang mengadu karena merasa hak dasarnya terlanggar, publik tentu berharap ada penjelasan yang komprehensif apabila pemeriksaan tidak dilanjutkan. Transparansi adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, hak atas tempat tinggal merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam berbagai ketentuan hukum dan instrumen hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak tersebut memiliki dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga aspek perlindungan HAM.
> “Jalur pidana memang penting, begitu pula mekanisme administrasi. Namun perspektif hak asasi manusia memiliki ruang yang berbeda. Karena itu masyarakat tentu berharap Komnas HAM dapat menjelaskan secara terbuka pertimbangan yang melandasi penghentian pemeriksaan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” katanya.
Ahmad Husein Batu Bara menambahkan bahwa kritik yang disampaikan LSM P2NAPAS bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan Komnas HAM, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memperkuat fungsi lembaga negara.
> “Komnas HAM adalah institusi yang menjad harapan masyarakat ketika hak-haknya diduga dilanggar. Justru karena itu kami berharap Komnas HAM semakin terbuka, semakin akuntabel, dan semakin responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Kritik yang kami sampaikan merupakan masukan konstruktif agar perlindungan HAM di Indonesia semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti saran Komnas HAM secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan.
Menunggu Klarifikasi Komnas HAM
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi tambahan dari Komnas HAM di luar isi surat tersebut mengenai pertimbangan yang lebih rinci atas keputusan tidak melanjutkan pemeriksaan.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, Presisimedia.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Komnas HAM maupun pihak-pihak terkait apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas pemberitaan ini.
(Tim Redaksi)
