PADANG, PresisiMedia.com – LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan permintaan informasi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerbitan enam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Semester I Tahun 2026.
Surat bernomor 450/P2NAPAS/VIII/2026 yang ditandatangani Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, tersebut meminta KPK memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum, pertimbangan yuridis, serta mekanisme yang digunakan dalam penghentian enam perkara korupsi, termasuk salah satu perkara yang sebelumnya melibatkan mantan Sekretaris Jenderal DPR RI.
Ahmad Husein Batu Bara mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati setiap kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena perkara korupsi menyangkut kepentingan publik, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar penghentian penyidikan enam perkara tersebut. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Dalam surat tersebut, LSM P2NAPAS mendasarkan permohonannya pada Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selain meminta penjelasan mengenai alasan penerbitan SP3, LSM P2NAPAS juga meminta KPK menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan alat bukti baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi itu juga meminta penjelasan mengenai langkah evaluasi internal KPK untuk memperkuat kualitas penyidikan sehingga perkara serupa tidak kembali terhenti karena persoalan administratif maupun prosedural.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, penjelasan resmi dari KPK diperlukan agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap KPK memberikan jawaban secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan kami bukan mengintervensi proses hukum, melainkan mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum,” katanya.
Dalam suratnya, LSM P2NAPAS juga meminta informasi mengenai jumlah perkara korupsi yang saat ini masih berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Semester I Tahun 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ketua KPK atas surat konfirmasi dan permintaan informasi yang disampaikan LSM P2NAPAS.
PresisiMedia.com akan terus mengupayakan konfirmasi kepada pihak KPK dan memberikan ruang pemberitaan secara berimbang sesuai tanggapan resmi yang disampaikan.
(Tim Redaksi)
