Pasaman Barat, Presisimedia.com — Lembaga Swadaya Masyarakat LSM P2NAPAS mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan lapangan yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Peringatan itu disampaikan melalui surat bernomor 001/P2NAPAS/KONF-TGH/II/2026 yang ditujukan kepada manajemen SPBU 13.263.516, yang berlokasi di Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas. Surat tersebut bersifat konfirmasi dan klarifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat.
Temuan Lapangan Disertai Dokumentasi
Dalam suratnya, LSM P2NAPAS mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan langsung di lapangan yang didukung dokumentasi foto dan video, pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 12.41–12.42 WIB, terlihat aktivitas pengangkutan drum plastik menggunakan becak motor di dalam area SPBU.
Dokumentasi tersebut memperlihatkan sejumlah drum plastik (Jerigen) berada di area pengisian BBM dengan latar pompa SPBU, serta adanya aktivitas pemindahan drum oleh seorang pria di lokasi. Aktivitas tersebut dinilai patut diduga berkaitan dengan pengisian dan pengangkutan Solar subsidi menggunakan sarana yang tidak sesuai ketentuan umum.
“Temuan ini masih berada pada tahap konfirmasi dan klarifikasi. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan resmi dari pihak SPBU agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat,” demikian pernyataan tertulis LSM P2NAPAS.
Mengacu Pada Ketentuan Hukum
LSM P2NAPAS menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi telah diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Aturan tersebut antara lain membatasi penyaluran Solar subsidi hanya kepada konsumen tertentu dan melarang pengisian menggunakan jerigen atau drum tanpa rekomendasi tertulis dari instansi berwenang sebagaimana ketentuan BPH Migas.
Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan kerja sama SPBU PT Pertamina (Persero) serta PT Pertamina Patra Niaga juga mewajibkan pengelola SPBU menolak pengisian BBM subsidi yang berindikasi penimbunan, pengalihan, atau penggunaan sarana angkut yang tidak diperbolehkan.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa langkah yang diambil organisasinya tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Kritik tersebut disampaikan dengan pendekatan CEO friendly, mengedepankan komunikasi, klarifikasi, dan perbaikan tata kelola.
“Kami mendorong keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan. Klarifikasi yang jelas akan menjaga kepercayaan publik serta memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Tenggat Klarifikasi
LSM P2NAPAS memberikan waktu 7 hari kerja sejak surat diterima kepada pihak SPBU untuk menyampaikan klarifikasi tertulis beserta dasar hukum yang sah. Apabila tidak terdapat jawaban resmi atau klarifikasi yang memadai, LSM P2NAPAS menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut kepada aparat penegak hukum dan instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui peringatan ini, LSM P2NAPAS berharap seluruh pemangku kepentingan di Pasaman Barat dapat memperkuat pengawasan serta komitmen terhadap penyaluran Solar subsidi agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, demi melindungi kepentingan masyarakat luas.
(Ismail/Oloan)
