JAKARTA – Presesimedia.com
LSM P2NAPAS menyatakan dukungan penuh atas sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa langkah Presiden membatalkan kenaikan tunjangan DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri adalah tamparan keras bagi wakil rakyat yang kerap lupa diri.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, Minggu (31/8), bahwa sejumlah ketua umum partai telah mencabut keanggotaan kader bermasalah dari DPR RI. Tak hanya itu, kebijakan DPR yang dinilai menyinggung rasa keadilan publik pun dibatalkan. “Langkah ini adalah pesan keras: rakyat bukan ATM politik, dan kekuasaan tidak boleh dipakai untuk menjarah negara,” tegas Prabowo.
P2NAPAS: Keputusan Presiden Adalah Alarm Moral untuk DPR
Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara menyebut langkah ini sebagai “alarm moral” bagi DPR yang selama ini cenderung asyik dengan fasilitas ketimbang bekerja untuk rakyat.
“Presiden sudah membuktikan keberpihakan pada rakyat. DPR jangan lagi sibuk menambah tunjangan atau jalan-jalan ke luar negeri. Tugas mereka adalah mendengar, bukan membebani rakyat,” ujarnya.
Husein juga menyoroti sikap pemerintah yang membuka akses komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan ini harus dijaga, bukan hanya sebagai jargon politik, tetapi sebagai budaya baru dalam tata kelola pemerintahan.
“Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen, kini giliran DPR dan pejabat publik lainnya berhenti alergi terhadap kritik. Kalau tidak siap diawasi, jangan jadi wakil rakyat,” tegasnya.
Pajak dan Ekonomi: P2NAPAS Ingatkan Pemerintah Jangan Setengah Hati
Lebih lanjut, P2NAPAS menekankan bahwa suara rakyat tidak hanya soal perilaku DPR, tetapi juga terkait beban ekonomi. Husein menegaskan pemerintah harus segera menindaklanjuti tuntutan publik terkait keringanan pajak.
“Rakyat tercekik. Keringanan pajak adalah langkah krusial agar ekonomi tidak makin rapuh. Jangan hanya bicara disiplin anggaran, tapi biarkan rakyat digenjot pajak tanpa ampun. Itu tidak adil,” katanya.
Tegas pada Anarkis, Tapi Jangan Matikan Kritik
Terkait perintah Presiden kepada aparat untuk bertindak tegas terhadap aksi anarkis, P2NAPAS mendukung penuh langkah itu. Namun, Husein mengingatkan agar aparat tidak kebablasan.
“Beda antara anarkis dengan aspirasi murni. Kritik keras rakyat tidak boleh dipadamkan dengan intimidasi. Kalau pemerintah ingin dipercaya, dengarkan kritik, bukan hanya tepuk tangan,” jelasnya.
Seruan P2NAPAS: Jaga Keamanan, Jaga Perekonomian
Menutup pernyataannya, P2NAPAS menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan situasi kondusif. “Jangan biarkan provokasi anarkis merusak perekonomian kita. Persatuan dan ketenangan adalah kunci agar Indonesia tidak dijadikan bancakan elite,” pungkas Husein.
(Ismail Hasan Lubis)
Editor Redaksi Presesimedia.com
