(Ketua Umum Ahmad Husein Batu Bara meminta Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK setelah temuan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20,801 juta pada pengelolaan Dana BOSP SMPN 3 Pasaman.)
Pasaman Barat | PresisiMedia.com – LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan pihak berwenang segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMPN 3 Pasaman.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyusul temuan BPK atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.801.000,00 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Berdasarkan LHP BPK, SMPN 3 Pasaman menerima Dana BOSP Reguler sebesar Rp256.100.000,00 dengan realisasi belanja hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp254.620.000,00 atau 99,42 persen dari total dana yang diterima.
Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebesar Rp4.045.000,00 yang tidak didukung bukti perjalanan dinas sesuai ketentuan, seperti tidak adanya lembar kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta tidak adanya cap pada lokasi tujuan.
Selain itu, hasil reviu atas rekening koran sekolah menunjukkan adanya transaksi transfer dari rekening SMPN 3 Pasaman ke rekening pribadi kepala sekolah dengan total nilai Rp49.535.000,00.
Dalam LHP disebutkan, saat dimintai keterangan oleh tim pemeriksa pada 15 April 2026, Kepala SMPN 3 Pasaman menjelaskan bahwa tidak seluruh dana yang ditransfer ke rekening pribadinya merupakan belanja riil. Menurut keterangannya, sebagian dana tersebut digunakan sebagai pinjaman sementara. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp32.779.000,00 telah dikembalikan, sementara Rp16.756.000,00 masih belum dikembalikan pada saat pemeriksaan.
Atas kondisi tersebut, BPK mencatat pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20.801.000,00, yang terdiri dari belanja perjalanan dinas tanpa dukungan bukti yang sah sebesar Rp4.045.000,00 dan dana sebesar Rp16.756.000,00 yang belum dikembalikan pada saat pemeriksaan.
Ahmad Husein Batu Bara mengatakan, seluruh rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
«”Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen pemeriksaan semata. Rekomendasi yang diberikan harus segera dilaksanakan agar setiap penggunaan Dana BOSP benar-benar sesuai dengan ketentuan. Dana tersebut merupakan hak peserta didik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ahmad Husein Batu Bara kepada PresisiMedia.com.»
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara tegas mengatur larangan dalam pengelolaan Dana BOSP. Pada Pasal 60 ayat (1) huruf
a, kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau rekening lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Selain itu, Pasal 60 ayat (1) huruf c melarang Dana BOSP dipinjamkan kepada pihak lain, sedangkan Pasal 60 ayat (1) huruf n melarang penggunaan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam mengelola Dana BOSP agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOSP. Setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti. Apabila dalam proses tindak lanjut nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ahmad Husein Batu Bara menegaskan, LSM P2NAPAS akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada Kepala SMPN 3 Pasaman terkait temuan tersebut. Redaksi memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila tanggapan resmi diterima, berita ini akan diperbarui sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Oloan Hasibuan)
Editor : Redaksi PresisiMedia.com
