(Ket : Foto Ilustrasi Penyerahan Surat LSM P2NAPAS)
PADANG, presisimedia.com Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) resmi mengajukan permohonan kunjungan kerja sekaligus audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 400/P2NAPAS/DPP/VIII/2026 tertanggal 17 Agustus 2026.
Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI melalui Sekretariat Presiden, P2NAPAS menyampaikan keinginan untuk membawa sejumlah aspirasi masyarakat, salah satunya mengenai penataan pertambangan rakyat di Provinsi Sumatera Barat.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyebut kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“P2NAPAS ingin menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat. Persoalan pertambangan rakyat tidak cukup hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi juga membutuhkan solusi berupa penataan, kepastian hukum, pembinaan dan perlindungan lingkungan,” ujar Ahmad Husein dalam keterangan kelembagaan yang disampaikan P2NAPAS.
Dorong Percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat
Dalam permohonan audiensi tersebut, P2NAPAS menyampaikan sejumlah pokok aspirasi terkait pertambangan rakyat di Sumatera Barat.
Di antaranya mendorong percepatan penataan dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada wilayah yang memenuhi persyaratan, pemberian kepastian hukum bagi masyarakat penambang yang memenuhi ketentuan, serta percepatan proses perizinan pertambangan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.
P2NAPAS juga mendorong pemerintah memperkuat pembinaan masyarakat penambang agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman dan bertanggung jawab.
Selain persoalan legalitas, organisasi tersebut menilai aspek perlindungan dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pertambangan rakyat.
“Yang kami dorong bukan pembenaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Justru kami ingin ada penataan yang jelas. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan secara legal, sementara aktivitas yang melanggar hukum dan merusak lingkungan tetap harus ditindak,” tegasnya.
Mencari Jalan Tengah antara Ekonomi, Hukum dan Lingkungan
P2NAPAS berpandangan bahwa persoalan pertambangan rakyat memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang cukup kompleks. Sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan dari aktivitas ekonomi di sekitar wilayah pertambangan, namun pada saat yang sama negara memiliki kewajiban memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, P2NAPAS meminta adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta aparat penegak hukum.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan yang komprehensif diperlukan agar penataan pertambangan rakyat tidak berhenti pada penertiban, tetapi juga memberikan alternatif legal bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
P2NAPAS juga memasukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai salah satu pokok aspirasi yang akan disampaikan dalam audiensi.
Siapkan Data dan Dokumen
Dalam permohonan tersebut, P2NAPAS menyatakan siap membawa dokumen, data, kajian dan aspirasi masyarakat Sumatera Barat sebagai bahan masukan bagi pemerintah.
Organisasi ini menyebut mekanisme kerja mereka dilakukan melalui pengumpulan informasi masyarakat, pengumpulan data dan dokumen, verifikasi awal, pemantauan lapangan, permintaan klarifikasi kepada pihak terkait, penyusunan rekomendasi serta penyampaian kepada instansi yang memiliki kewenangan.
P2NAPAS menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan harus tetap mengedepankan data, verifikasi dan mekanisme hukum.
“Data dan dokumen yang kami miliki akan kami sampaikan melalui jalur kelembagaan. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan pertambangan rakyat secara objektif dan mencari solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Ahmad Husein.
Tunggu Kesempatan Audiensi dari Presiden
Dalam suratnya, P2NAPAS menyerahkan sepenuhnya waktu dan tempat pelaksanaan audiensi kepada jadwal serta protokol resmi Kepresidenan.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Sekretariat Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat dan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat.
P2NAPAS berharap permohonan tersebut mendapatkan perhatian pemerintah pusat sehingga aspirasi masyarakat mengenai pertambangan rakyat di Sumatera Barat dapat dibahas pada tingkat nasional.
Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, objektif, konstruktif dan bertanggung jawab.
Bagi P2NAPAS, penataan pertambangan rakyat harus mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yakni kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
“Harapan kami sederhana, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, negara tetap hadir, lingkungan terlindungi dan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta negara,” tutup Ahmad Husein Batu Bara.
(Habiburrahman Elkayyis)
Editor: Redaksi Presisimedia.com
