Pasaman, presisimedia.com – Proyek Rehabilitasi/Penambahan Ruang Puskesmas Bonjol yang dikerjakan Dinas Kesehatan menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.604.996,52. Temuan ini memunculkan tanda tanya besar terhadap efektivitas pengawasan proyek yang telah dinyatakan selesai dan dibayar lunas.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK, proyek tersebut dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing dengan nilai kontrak Rp2.944.998.000,00. Kontrak ditandatangani pada 18 Juli 2025 dengan masa pelaksanaan awal selama 150 hari kalender.
Dalam perjalanan pelaksanaan, proyek mengalami dua kali adendum. Adendum pertama tidak mengubah nilai kontrak maupun jangka waktu pelaksanaan, sedangkan adendum kedua memperpanjang waktu pekerjaan menjadi 165 hari kalender tanpa mengubah nilai kontrak.
Setelah pekerjaan dinyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima (PHO) tertanggal 29 Desember 2025, pemerintah daerah merealisasikan pembayaran kepada penyedia sebesar 100 persen atau senilai Rp2,94 miliar.
Namun fakta di lapangan berkata lain.
Pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama penyedia, konsultan pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menemukan bahwa terdapat pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil pengukuran fisik dan pemeriksaan dokumen, nilai kekurangan volume mencapai Rp51.604.996,52.
Temuan tersebut terdiri atas:
Pekerjaan Struktur Lantai 1 dan Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Lantai 2 Total kekurangan volume mencapai Rp51.604.996,52.
Temuan tersebut menjadi ironi. Sebab proyek ini telah melewati berbagai tahapan administrasi, mulai dari pengawasan konsultan, pemeriksaan PPTK, persetujuan PPK, hingga dinyatakan layak untuk dilakukan pembayaran penuh.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pengawasan internal pada pelaksanaan proyek pemerintah.
Bagaimana mungkin pekerjaan yang telah melewati proses pengawasan berlapis masih menyisakan kekurangan volume yang baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK?
Tambahan waktu pelaksanaan melalui adendum seharusnya menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fakta bahwa masih ditemukan kekurangan volume menunjukkan adanya celah dalam sistem pengendalian proyek yang perlu segera dievaluasi.
Lebih dari sekadar angka puluhan juta rupiah, temuan ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBD harus dikelola secara akuntabel dan menghasilkan pekerjaan yang benar-benar sesuai kontrak. Masyarakat berhak memperoleh fasilitas kesehatan yang dibangun dengan kualitas terbaik, bukan pekerjaan yang masih menyisakan kekurangan.
BPK telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengungkap adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan. Kini, publik menunggu langkah konkret dari Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, memastikan pengembalian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan apabila diwajibkan, serta mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan proyek.
Selain itu, aparat pengawas internal pemerintah juga diharapkan memperkuat sistem pengendalian agar temuan serupa tidak terus berulang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus menjadi prioritas, terutama untuk proyek yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.
(Tim Redaksi)
