JAKARTA – presisimedia.com Tim Bantuan Hukum keluarga Iptu Tomi Marbun menyoroti pelaksanaan persidangan gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum acara perdata.
Kuasa hukum menilai pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai representasi pemerintah belum menunjukkan kesiapan administrasi yang memadai dalam proses persidangan tersebut.
Sorotan atas Kelengkapan Administrasi
Perwakilan tim hukum, Martin Lukas Simanjuntak, menyampaikan keprihatinan atas kehadiran JPN di persidangan yang dinilai belum dilengkapi dengan dokumen kewenangan yang sah.
Ia menyebut, meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan pemanggilan hingga tiga kali sesuai prinsip fair trial, pihak JPN tetap hadir tanpa kelengkapan legal formal yang dianggap penting dalam hukum acara perdata.
“Menjadi suatu ironi ketika pada kesempatan yang telah diberikan secara maksimal, pihak yang mewakili negara justru hadir tanpa dilengkapi dokumen kewenangan yang sah, khususnya Surat Kuasa Khusus,” ujar Martin dalam keterangannya.
Dugaan Ketidaksesuaian dengan Hukum Acara
Lebih lanjut, Martin menegaskan bahwa ketentuan hukum acara perdata dalam Pasal 121 hingga Pasal 125 HIR telah mengatur mekanisme pemanggilan dan kehadiran para pihak secara patut di persidangan.
Menurutnya, kehadiran tanpa dokumen kuasa yang lengkap berpotensi tidak sejalan dengan asas audi et alteram partem, yakni hak para pihak untuk didengar secara seimbang dalam proses peradilan.
Imbauan Menjaga Wibawa Peradilan
Tim hukum juga menekankan pentingnya keteladanan aparat negara dalam mematuhi prosedur hukum, khususnya di ruang pengadilan.
Mereka menilai, ketidakpatuhan terhadap aspek formal dalam persidangan dapat berdampak pada persepsi publik terhadap integritas sistem peradilan.
“Hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk mengatur masyarakat, tetapi harus menjadi standar yang terlebih dahulu ditaati oleh negara. Jika aparat negara tidak menghormati prosedur, maka wibawa hukum dapat dipertanyakan di mata publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, persidangan di PN Jakarta Pusat masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan kelengkapan administrasi para pihak.
Redaksi.
