Padang, presisimedia.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) secara resmi melayangkan surat Nomor: 234/DPP-LSM P2NAPAS/VII/2026 kepada Direktur Utama PT Bank Nagari. Surat tersebut berisi permohonan klarifikasi, konfirmasi, sekaligus permintaan informasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai pengelolaan fasilitas kredit seorang debitur berinisial HS.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat untuk mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) di lingkungan PT Bank Nagari.
Dalam suratnya, LSM P2NAPAS mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang memuat temuan mengenai pengelolaan kredit debitur HS dengan nilai baki debet sebesar Rp8.922.522.294,00.
Berdasarkan LHP tersebut, PT Bank Nagari Cabang Bandung diketahui memberikan empat fasilitas kredit kepada debitur HS pada tahun 2022 dengan total plafon Rp9.500.000.000,00. Per 30 September 2025, seluruh fasilitas kredit tersebut tercatat berada pada status kolektibilitas macet (kolektibilitas 5) dengan total baki debet mencapai Rp8,92 miliar.
LHP BPK RI juga mengungkap sejumlah catatan, antara lain dokumen pendukung pengajuan kredit yang dinilai belum memadai, penggunaan data keuangan yang sama pada beberapa pengajuan kredit, dokumentasi usaha debitur yang tidak diperbarui, lemahnya pengawasan penggunaan dana kredit, belum optimalnya monitoring perkembangan usaha debitur, hingga penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan yang belum optimal.
Selain itu, BPK RI mencatat bahwa PT Bank Nagari telah melakukan komunikasi dengan debitur dalam rangka penyelesaian kewajiban kredit. Agunan telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan dilelang melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat pada 13 November 2025, namun belum berhasil terjual sehingga direncanakan dilakukan lelang kembali.
Selain menyampaikan permohonan klarifikasi, LSM P2NAPAS juga mengajukan permintaan informasi dan dokumen pendukung kepada PT Bank Nagari. Informasi yang diminta meliputi tindak lanjut atas temuan BPK RI, hasil evaluasi internal terhadap proses pemberian kredit, mekanisme pengawasan penggunaan dana kredit, perkembangan penyelesaian kredit bermasalah, pelaksanaan lelang agunan, hingga progres pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, permintaan informasi tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang utuh mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan oleh PT Bank Nagari, sekaligus memberikan kesempatan kepada manajemen bank untuk menyampaikan penjelasan resmi kepada publik secara transparan dan berimbang.
“Kami tidak bermaksud memberikan penilaian sepihak ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Yang kami lakukan adalah meminta klarifikasi resmi atas temuan yang telah disampaikan dalam LHP BPK RI serta meminta informasi mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PT Bank Nagari. Kami berharap keterbukaan informasi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari sebagai bank milik daerah,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Dalam surat tersebut, LSM P2NAPAS mengajukan 16 poin pertanyaan klarifikasi, mulai dari proses analisis dan verifikasi kredit, mekanisme pengawasan setelah pencairan dana, evaluasi terhadap pejabat yang menangani kredit, penyebab belum terjualnya agunan dalam lelang pertama, rencana pelaksanaan lelang ulang, hingga langkah-langkah konkret yang dilakukan Direksi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
LSM P2NAPAS berharap jawaban tertulis beserta dokumen pendukung dapat disampaikan paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima. Organisasi tersebut menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,.
Redaksi presisimedia.com membuka ruang hak jawab apabila PT Bank Nagari ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas substansi pemberitaan ini.
(Tim Redaksi)
