Pasaman, Presesimedia.com — Semangat kebersamaan dan gotong royong menguat dari masyarakat Jorong Sumpadang, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Warga bersama para pemuda setempat secara mufakat membentuk Koperasi Konsumen Tambang Pasaman Saiyo (KKTPS) sebagai langkah strategis menuju pengelolaan tambang rakyat yang legal, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan KKTPS menjadi fondasi awal sebelum pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Saat ini, pengurusan akta notaris tengah diprioritaskan sebagai dasar legalitas berdirinya koperasi. Momentum tersebut tercatat pada Senin, 9 Februari 2026, dan diharapkan menjadi titik awal babak baru pengelolaan sumber daya alam di Jorong Sumpadang secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Inisiatif pendirian koperasi ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa wilayah mereka memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di sektor pertambangan rakyat.
Selama ini, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal dan terstruktur. Melalui KKTPS, masyarakat berkomitmen membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh anggota koperasi dan masyarakat sekitar.
Ketua KKTPS terpilih, Erni, menyampaikan harapan besar agar pemerintah dapat memberikan dukungan serta membuka jalan perizinan bagi koperasi yang baru dibentuk tersebut.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar koperasi ini dapat berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Banyak warga Rao menggantungkan hidup dari sektor pertambangan untuk membiayai keluarga dan pendidikan anak-anak mereka,” ujar Erni.
Ia juga berharap adanya perhatian dan dukungan dari Bupati Pasaman serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, agar proses pengajuan WPR dan IPR dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saat ini, jajaran pengurus KKTPS tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi guna penerbitan akta notaris.
Dokumen tersebut menjadi landasan hukum utama agar koperasi memiliki kedudukan resmi dan dapat melanjutkan proses perizinan ke instansi terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Setelah akta notaris terbit, KKTPS akan mengajukan perizinan WPR dan IPR serta terus menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah ini dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.
Lebih dari sekadar mengejar nilai ekonomi, KKTPS juga membawa komitmen kuat untuk menjalankan kegiatan tambang rakyat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keselamatan kerja, serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Masyarakat Jorong Sumpadang berharap pemerintah dapat memandang langkah ini sebagai bentuk kesungguhan warga untuk tertib hukum dan mandiri secara ekonomi. Dengan terbitnya WPR dan IPR nantinya, KKTPS diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nagari secara berkelanjutan.
Langkah yang dimulai dari kebersamaan ini diyakini menjadi jembatan menuju kesejahteraan, di mana sumber daya alam dikelola oleh rakyat, untuk rakyat, dan demi masa depan generasi Jorong Sumpadang, Nagari Padang Matinggi Utara yang lebih baik.
Redaksi.
