Jakarta – Presesimedia.com Presiden Prabowo Subianto resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jumat (07/11/2025). Komisi ini dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dan ditugaskan untuk menyusun rekomendasi strategis percepatan reformasi Polri.
Baca juga
https://presisimedia.com/p2napas-mkd-harus-direformasi-sanksi-nonaktif-tidak-cukup-menguatkan-etik-parlemen/
Setelah pelantikan, Jimly menegaskan bahwa komisi akan bergerak cepat, efektif, dan terbuka sejak minggu pertama.
“Senin jam 1 siang kita langsung mulai rapat pertama di Kantor Polri. Tim bekerja periodik dan akan melapor langsung kepada Presiden,” ujar Jimly.
Reformasi Polri = Reformasi Kelembagaan Negara
Dalam arahan Presiden, reformasi Polri bukan hanya soal pembenahan internal polisi, tetapi bagian dari percepatan evaluasi kelembagaan negara pascareformasi untuk memperkuat tata kelola hukum nasional.
“Aspirasi publik yang memuncak pada Agustus lalu menjadi momentum nasional untuk mempercepat pembentukan tim ini,” lanjut Jimly.
Transparansi dan Kolaborasi
Baca juga
https://presisimedia.com/heboh-dikawal-polisi-dituduh-mencuri-ada-apa-di-balik-kasus-petani-plasma-kinali/
Komisi akan bekerja secara terbuka, mengumpulkan aspirasi lintas elemen masyarakat, akademisi, civil society, stakeholders penegakan hukum, hingga pelaku usaha.
> “Tim internal Polri dan tim yang dibentuk Presiden ini saling menunjang. Polri menunjukkan kesiapan terbuka memperbaiki apa pun yang harus diperbaiki,” tegas Jimly.
Dampak Strategis ke Ekosistem Investasi & Kepastian Regulasi
Percepatan reformasi Polri dipandang sebagai faktor kunci memperkuat trust publik, pasar, dan dunia usaha terhadap kepastian hukum nasional — salah satu prasyarat fundamental percepatan pertumbuhan ekonomi era Prabowo-Gibran.
Baca juga
https://presisimedia.com/ironi-di-sumatera-barat-wartawan-diduga-jadi-koordinator-keamanan-tambang-emas-ilegal-dugaan-peran-oknum-jurnalis-dalam-mengatur-keamanan-alat-berat-tambang-emas-tanpa-izin-dari-sijunjung-hingga-sol/
Langkah ini memberi sinyal kuat bahwa negara serius menegakkan rule of law dengan standar governance yang lebih measurable, akuntabel dan pro reform.
(BPMI Setpres)
Editor Redaksi Presesimedia.com
