Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama, menyayangkan DPRD tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel limbah PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL). Ia menegaskan pengawasan persoalan lingkungan harus berjalan terbuka dan tidak dilakukan secara sepihak.
BENGKULU SELATAN, PRESISIMEDIA.COM — Proses pengambilan sampel limbah terkait PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama, menyampaikan kekecewaannya karena DPRD tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Menurut Denni, sejak awal DPRD Bengkulu Selatan telah menyatakan komitmennya untuk ikut mengawasi persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk persoalan kondisi Sungai Mertam yang belakangan menjadi sorotan.
Karena itu, tidak dilibatkannya lembaga legislatif dalam proses pengambilan sampel limbah dinilai patut dipertanyakan, terutama menyangkut koordinasi, keterbukaan, dan sinergi antarinstansi dalam menjalankan pengawasan.
“DPRD sejak awal memiliki komitmen untuk ikut mengawasi persoalan lingkungan, termasuk memastikan proses pengambilan sampel berjalan sesuai ketentuan. Sangat disayangkan jika dalam proses seperti ini DPRD justru tidak dilibatkan,” ujar Nisan Denni Purnama.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun membuat kesimpulan sebelum adanya hasil resmi dari pihak yang memiliki kewenangan. Namun demikian, fungsi pengawasan DPRD tetap harus dihormati dan dijalankan secara proporsional.
Transparansi Jangan Hanya Menjadi Slogan
Denni menilai persoalan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat tidak seharusnya ditangani dengan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, koordinasi antara instansi teknis dan lembaga pengawas sangat penting agar seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau persoalan lingkungan sudah menjadi perhatian masyarakat, maka proses pengawasannya juga harus terbuka. Jangan sampai ada kesan masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Tidak dilibatkannya DPRD dalam pengambilan sampel, kata Denni, berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana proses pengawasan dilakukan.
Baginya, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang mengambil sampel, tetapi bagaimana seluruh tahapan pemeriksaan dapat diketahui secara terbuka dan diawasi sesuai fungsi masing-masing lembaga.
DPRD, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, menurutnya perlu memperoleh informasi yang memadai terkait tahapan pemeriksaan, mekanisme pengambilan sampel, hingga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut.
Jangan Hanya Ambil Sampel, Hasilnya Harus Jelas
Lebih lanjut, Denni menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan pengambilan sampel.
Publik, kata dia, membutuhkan kejelasan mengenai proses pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil pengujian yang nantinya dilakukan oleh pihak berwenang.
“Yang paling penting adalah prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan hasilnya nanti harus jelas. Kalau memang dilakukan pemeriksaan, publik tentu berhak mengetahui tindak lanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan hasil pemeriksaan penting untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, ketika persoalan lingkungan sudah menyangkut kondisi sungai dan kepentingan masyarakat, maka proses penanganannya harus benar-benar dilakukan secara serius dan berbasis fakta.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa sampel sudah diambil, tetapi kemudian tidak ada penjelasan yang jelas mengenai hasil dan langkah selanjutnya,” katanya.
DPRD Tegaskan Tetap Awasi Persoalan Lingkungan
Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, lanjut Denni, tetap berkomitmen untuk mengawal setiap persoalan lingkungan yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.
Pengawasan tersebut, menurutnya, harus tetap mengedepankan data, fakta, prosedur, serta hasil pemeriksaan resmi.
“Kami ingin prosesnya benar-benar terbuka dan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan DPRD tidak perlu tahu, padahal persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan di Bengkulu Selatan,” tegas Denni.
Ia berharap ke depan koordinasi antara DPRD dan instansi terkait dapat diperkuat, khususnya dalam penanganan persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Menurut Denni, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama bukan untuk mengganggu proses teknis pemeriksaan, melainkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DLHK Diharapkan Berikan Penjelasan
Sorotan Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan tersebut menjadi catatan penting bagi pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan keterbukaan dalam penanganan dugaan persoalan lingkungan di sekitar aktivitas PT BSL.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan resmi mengenai penyebab perubahan kondisi air Sungai Mertam maupun hasil akhir pemeriksaan terhadap persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.
DLHK diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait mekanisme pengambilan sampel, alasan tidak dilibatkannya DPRD Bengkulu Selatan dalam proses tersebut, serta perkembangan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Sebab, dalam persoalan lingkungan, publik tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sampel telah diambil. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bagaimana proses pengawasan dilakukan, kapan hasil pemeriksaan disampaikan, dan apa langkah tegas yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran.
(Iklandiyanto)
