Ketua DPRD Kabupaten Pasaman menegaskan hasil pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume buku di 25 sekolah harus segera ditindaklanjuti. DPRD menyatakan siap mengawal penyelesaiannya agar hak peserta didik tetap terpenuhi dan tata kelola anggaran pendidikan semakin akuntabel.
PASAMAN, presisimedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Aspandi S.Pt menegaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kekurangan volume pengadaan buku pada 25 sekolah harus segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak terhadap hak peserta didik memperoleh sarana belajar yang memadai. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan perhatian bersama yang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola anggaran pendidikan serta memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman kepada Presisimedia.com saat dimintai tanggapan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan kekurangan volume buku pada 25 sekolah di Kabupaten Pasaman. Dalam laporannya, BPK menyebut kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25.
Ketua DPRD mengatakan pihaknya menghormati hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan negara.
«”Kami menghormati hasil pemeriksaan BPK. Temuan ini tentu menjadi perhatian bersama dan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.»
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
«”Pada prinsipnya, setiap anggaran pendidikan harus digunakan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi peserta didik. Kalau masih ada temuan, tentu itu menjadi bahan evaluasi,” katanya.»
DPRD Siap Jalankan Fungsi Pengawasan
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Ketua DPRD memastikan pihaknya akan mencermati perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK. Apabila diperlukan, DPRD akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku.
«”DPRD akan melihat perkembangan tindak lanjutnya. Jika memang diperlukan, kami akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.»
Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS.
«”Pengawasan memang harus terus diperkuat, bukan hanya oleh DPRD, tetapi juga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.»
Hak Siswa Harus Menjadi Prioritas
Ketua DPRD menegaskan bahwa yang paling utama adalah memastikan peserta didik tidak dirugikan akibat persoalan administrasi maupun pelaksanaan pengadaan.
«”Yang paling penting bagi kami adalah jangan sampai siswa dirugikan. Kebutuhan buku pelajaran harus tetap terpenuhi dengan baik,” tegasnya.»
Ia berharap kekurangan buku yang menjadi temuan BPK segera dipenuhi sehingga tidak menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25, Ketua DPRD berharap penyelesaiannya dilakukan sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
«”Soal kelebihan pembayaran, kami berharap segera diselesaikan sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.»
Momentum Perbaikan Pendidikan
Ketua DPRD menilai temuan BPK harus dijadikan bahan introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Kabupaten Pasaman.
«”Saya melihat temuan ini sebagai bahan introspeksi bersama agar tata kelola pendidikan di Pasaman semakin baik ke depan,” katanya.»
Menurutnya, apabila terdapat kelemahan dalam mekanisme pengadaan buku, evaluasi harus segera dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
«”Jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam mekanisme pengadaan, tentu kami mendukung dilakukan evaluasi agar persoalan yang sama tidak terulang,” tambahnya.»
Ia juga memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi BPK.
«”DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana amanat peraturan, dan kami akan terus mengawal setiap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan,” tegasnya.»
Di akhir keterangannya, Ketua DPRD mengajak seluruh pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah hingga penyedia, menjadikan integritas dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam mengelola anggaran pendidikan.
«”Saya berharap semua pihak, baik Dinas Pendidikan, kepala sekolah maupun penyedia, menjadikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar untuk kepentingan anak-anak kita. Integritas dan tanggung jawab harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.»
Pernyataan Ketua DPRD tersebut menjadi sinyal bahwa lembaga legislatif akan mengawal tindak lanjut temuan BPK. Masyarakat kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pasaman, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan penyedia untuk memenuhi kekurangan buku, menyelesaikan kelebihan pembayaran sesuai rekomendasi BPK, serta memperkuat sistem pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Pasaman, “Terwujudnya Pasaman Bangkit yang Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan,” khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pendidikan dan perlindungan terhadap hak peserta didik.
(Tim Redaksi)
