Surat pendampingan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM warga dicatat secara resmi oleh Kementerian Sekretariat Negara
Jakarta, Presisimedia.com — Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) telah mengagendakan surat yang diajukan oleh LSM P2NAPAS terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami warga DKI Jakarta.
Surat tersebut memuat permohonan pendampingan dan klarifikasi terkait dugaan pengusiran paksa, perampasan, dan pembuangan barang-barang pribadi warga, yang menjadi perhatian LSM P2NAPAS.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Kemensetneg RI.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sekretariat Negara atas perhatian dan pencatatan resmi surat kami. Kami berharap proses koordinasi dan tindak lanjut berjalan transparan, profesional, dan hak-hak warga yang terdampak dapat terlindungi,” ujarnya.
LSM P2NAPAS menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan agar setiap proses pendampingan dan klarifikasi sesuai prosedur hukum dan prinsip perlindungan HAM.
(Tim Redaksi)
