Oleh: Prof. Eggi Sudjana
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan semata. Momentum ini perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia hanya dapat bangkit melalui persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan kepercayaan antara rakyat dengan negara.
Semangat itu pernah dibangun oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Para tokoh bangsa saat itu menyadari bahwa Indonesia tidak mungkin maju apabila rakyat berjalan sendiri-sendiri. Persatuan nasional menjadi fondasi utama kebangkitan bangsa.
Semangat tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, persoalan sosial, lemahnya kepercayaan publik, serta tantangan hukum dan birokrasi yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Bangsa ini sesungguhnya pernah menghadapi masa yang jauh lebih berat. Pada krisis 1998–1999, Indonesia mengalami salah satu guncangan ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Nilai tukar rupiah sempat terpuruk hingga sekitar Rp17.000 per dolar AS. Banyak perusahaan bangkrut, sektor perbankan runtuh, pengangguran meningkat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara berada pada titik yang sangat rendah.
Dalam situasi tersebut, pemerintahan B. J. Habibie mengambil langkah-langkah besar untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Pemerintah memperkuat independensi Bank Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 1999, melakukan restrukturisasi perbankan, serta memperketat kebijakan moneter untuk menahan pelarian modal.
Kebijakan itu memang berat dan menyakitkan pada awalnya. Namun langkah tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi yang lebih besar. Perlahan hasilnya mulai terlihat. Rupiah kembali menguat dan perekonomian nasional mulai bergerak menuju pemulihan.
Namun pelajaran penting dari masa itu bukan hanya soal kebijakan ekonomi. Krisis nasional juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Pada masa itu, penulis bersama almarhum Adi Sasono di lingkungan CIDES–ICMI ikut memberikan berbagai masukan terkait ketenagakerjaan dan stabilitas sosial. Penulis ketika itu menjabat Ketua Divisi Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup, sementara Muhammad Jumhur Hidayat menjadi Direktur Pelaksana CIDES.
Dalam pembahasan kebijakan perburuhan dan lahirnya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, penulis berpandangan bahwa hubungan industrial yang sehat merupakan bagian penting dari stabilitas nasional.
Islam sendiri mengajarkan penghormatan terhadap pekerja. Nabi Muhammad SAW bersabda:
«“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah)»
Pesan tersebut mengandung nilai keadilan sosial yang sangat mendasar. Negara yang mengabaikan kesejahteraan pekerja dan sektor riil pada akhirnya akan menghadapi ketimpangan sosial dan instabilitas ekonomi.
Karena itu, penulis saat itu mendorong pentingnya perlindungan terhadap pimpinan serikat pekerja serta gagasan agar pekerja memiliki kesempatan memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Ketika pekerja merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan, konflik industri dapat ditekan dan produktivitas meningkat.
Pengalaman penulis saat mengunjungi Jepang dan Jerman Barat juga memberikan pelajaran penting. Di Jepang, khususnya di kawasan industri Nagoya dan perusahaan seperti Toyota, hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah dibangun melalui dialog, disiplin, dan rasa saling menghormati.
Pekerja dipandang sebagai aset pembangunan, bukan sekadar alat produksi. Perselisihan hubungan industrial lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah dibanding pendekatan represif. Budaya dialog itulah yang ikut menjaga stabilitas industri dan memperkuat ekonomi nasional mereka.
Sementara pengalaman tinggal di Berlin, Jerman Barat, sebelum runtuhnya Tembok Berlin menunjukkan pentingnya disiplin ekonomi, efisiensi birokrasi, dan kekuatan industri nasional dalam menjaga ketahanan negara menghadapi tekanan global.
Pelajaran dari berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh angka pertumbuhan dan kebijakan moneter semata. Stabilitas ekonomi juga memerlukan kepercayaan publik, perlindungan terhadap pekerja, kepastian hukum, dan rasa keadilan sosial.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto. Persoalan ekonomi nasional saat ini merupakan akumulasi panjang dari berbagai masalah struktural lintas pemerintahan. Karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini bukan saling menyalahkan, melainkan membangun semangat gotong royong nasional.
Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperbaiki hubungan antara negara, dunia usaha, dan rakyat, serta membangun optimisme nasional.
Bangsa Indonesia pernah melewati masa yang jauh lebih sulit dan mampu bangkit kembali. Dengan persatuan, keberanian mengambil keputusan, keadilan sosial, dan semangat musyawarah, Indonesia insyaAllah mampu menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.
(Red/Presimedia.com)
