Pasaman, Presisimedia.com – Keberadaan kafe remang-remang di perbatasan Panti–Duo Koto masih menjadi sorotan publik. Aktivitas yang diduga beroperasi tanpa izin ini dinilai meresahkan masyarakat dan memicu pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan di lapangan.
Meski aparat telah melakukan penertiban, masyarakat menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan. DPRD Kabupaten Pasaman pun didorong untuk mengambil sikap lebih tegas agar penanganan tidak berhenti pada tindakan sesaat.
Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Asfandi M.Pt menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Sudah kita sampaikan ke Satpol PP dan pihak terkait. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Tindak lanjut tersebut berupa operasi gabungan yang dilakukan Satpol PP bersama unsur terkait pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam kegiatan itu, petugas menyita sejumlah minuman keras dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi.
Namun, hasil operasi justru memunculkan tanda tanya. Aktivitas utama yang sebelumnya disorot tidak ditemukan di lokasi. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum razia dilakukan.
Seorang warga Nagari Panti yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut.
“Kalau razia, biasanya sudah sepi duluan. Kami di sini sudah tahu pola begitu. Makanya masyarakat ragu apakah ini bisa benar-benar ditertibkan,” ujarnya.
Warga lain juga menyampaikan keresahannya terhadap aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Yang kami takutkan bukan hanya soal izin, tapi dampaknya ke anak-anak muda. Jangan sampai ini dibiarkan terus,” katanya.
Indikasi adanya pihak yang lebih dulu mengetahui kedatangan petugas menjadi catatan penting. Jika benar terjadi kebocoran informasi, maka hal ini tidak hanya melemahkan penegakan aturan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat.
Dalam konteks ini, DPRD sebagai lembaga pengawasan dinilai harus mengambil peran lebih aktif. Tidak cukup hanya menyampaikan dan menerima laporan, tetapi juga memastikan bahwa penegakan aturan berjalan tanpa kompromi.
Pengamat lokal menilai, lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal.
“Wilayah perbatasan itu rawan. Kalau tidak ada pengawasan ketat dan berkelanjutan, aktivitas seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.
Di sisi lain, keresahan masyarakat Nagari Panti terus meningkat. Warga berharap ada langkah konkret yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar menutup ruang bagi aktivitas yang melanggar aturan.
DPRD Kabupaten Pasaman dinilai perlu mendorong langkah strategis, mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap perizinan usaha hiburan, peningkatan patroli rutin, hingga penguatan sistem pengawasan yang lebih tertutup dan profesional.
Penindakan tegas terhadap pelaku usaha ilegal juga menjadi tuntutan publik. Jika terbukti melakukan pelanggaran berulang, penutupan permanen dinilai sebagai langkah yang layak dipertimbangkan.
Isu dugaan pembiaran yang berkembang di tengah masyarakat pun tidak bisa diabaikan. Transparansi dan ketegasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan DPRD.
Kini, publik menunggu bukan hanya respons, tetapi tindakan nyata. DPRD Kabupaten Pasaman diharapkan mampu memastikan bahwa persoalan ini tidak kembali berulang, dan penegakan aturan benar-benar berjalan hingga ke akar.
(Oloan Hasibuan)
Tags:
#PasamanBangkit
#BupatiPasaman
#DprdPasaman
#PolresPasaman
#CamatDuakoto
#WaluNagariCubadak
