Panyabungan, Presusimedia.com – Menanggapi menguatnya wacana terkait tanah ulayat di Kabupaten Mandailing Natal, Raja Panusunan Mandailing Godang, H. Hasanul Arifin Nasution, S.Sos gelar Patuan Mandailing, menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah konsolidasi internal secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya kepada sejumlah jurnalis di Panyabungan, Senin (16/3). Menurutnya, persoalan tanah ulayat bukan sekadar isu administratif atau kebijakan daerah, melainkan menyangkut aspek pemahaman kolektif masyarakat adat.
“Yang kita butuhkan bukan hanya pengakuan melalui Peraturan Daerah. Lebih dari itu, diperlukan kesamaan pemahaman untuk sampai pada satu sikap bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini pembahasan terkait tanah ulayat di kalangan internal masyarakat adat Mandailing Natal masih belum sepenuhnya tuntas. Perbedaan persepsi masih terjadi, terutama di kalangan raja-raja adat dan keluarga besar.
“Idealnya, masyarakat luas juga memahami secara utuh apa itu tanah ulayat,” tambahnya.
Menurut pengamatannya, masih terdapat sebagian masyarakat adat yang beranggapan bahwa tanah ulayat telah sepenuhnya menjadi milik negara, sehingga dianggap tidak lagi menjadi isu yang perlu dibahas.
“Ada yang berasumsi persoalan ini sudah selesai, padahal kenyataannya tidak demikian,” jelasnya.
Ia merujuk pada hasil kajian yang dilakukan oleh Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Mandailing Natal (FPPAB Madina), yang menegaskan bahwa negara tidak pernah mengabaikan keberadaan tanah ulayat. Bahkan, negara memberikan pengakuan serta memfasilitasi proses inventarisasi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD tidak memiliki alasan untuk menunda penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah, apabila kesepahaman di tengah masyarakat adat telah terbentuk.
“Jangan sampai ketika Perda sudah ada, justru di internal masyarakat adat masih terjadi perbedaan sikap,” tegasnya.
Oleh karena itu, selain terus menjalin komunikasi informal dengan pemerintah daerah, pihaknya juga akan mengintensifkan dialog internal guna membangun pemahaman yang jernih, serta sikap yang jelas dan tegas di kalangan masyarakat adat.
Patuan Mandailing yang baru kembali diamanahkan memimpin FPPAB Madina ini juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan berbagai terobosan strategis dalam mempercepat penguatan hak ulayat, tanah adat, serta hukum adat di Mandailing Natal.
Ia turut mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini aktif melakukan kajian dan menyampaikan gagasan terkait tanah ulayat di ruang publik. Menurutnya, hal tersebut merupakan kontribusi positif yang perlu disinergikan.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun pemahaman yang utuh dan sikap yang tegas,” ungkapnya.
Ke depan, bersama Pemerintah Daerah, pihaknya akan mendorong langkah konkret berupa inventarisasi tanah ulayat, termasuk pemetaan lokasi dan luasannya secara komprehensif.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam konteks Mandailing Natal terdapat sejumlah titik sensitif yang memerlukan pendekatan bijaksana dan kehati-hatian dalam penanganannya.
“Ini harus disikapi secara arif, dengan mengedepankan kepentingan bersama,” pungkasnya.
(Red)