BENGKULU SELATAN, PresisiMedia.com – Hasil investigasi lanjutan LSM P2NAPAS di Desa Keban Agung 1, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, menemukan adanya sejumlah fakta baru terkait penyaluran bantuan program Bedah Rumah.
Verifikasi lapangan yang dilakukan tim P2NAPAS menunjukkan bahwa penerima bantuan yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Dusun (Kadus), dinilai memiliki kondisi bangunan dan kondisi sosial ekonomi yang dapat menjadi dasar pertimbangan penerimaan bantuan.
Kondisi Sekdes Jadi Pertimbangan
Untuk bantuan kepada Sekretaris Desa Keban Agung 1, hasil verifikasi P2NAPAS menyebutkan bahwa rumah yang ditempati berada dalam kondisi yang dinilai tidak layak huni.
Selain kondisi fisik bangunan, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi perhatian. Informasi yang dihimpun tim menyebutkan bahwa istri Sekdes sedang menjalani perawatan rutin berupa cuci darah.
P2NAPAS menilai kondisi tersebut perlu dimasukkan sebagai bagian dari konteks ketika masyarakat mempertanyakan status penerima bantuan yang bersangkutan.
Namun demikian, penetapan penerima bantuan tetap merupakan kewenangan pemerintah dan harus mengacu pada persyaratan serta mekanisme program yang berlaku.
Rumah Kadus Disebut Rusak Berat
Sementara itu, hasil verifikasi terhadap rumah Kepala Dusun (Kadus) juga menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan.
Rumah pribadi Kadus yang menjadi objek bantuan disebut mengalami kerusakan berat. Bahkan, bangunan tersebut telah dibongkar dan direncanakan dibangun kembali melalui program bantuan pemerintah.
Temuan tersebut membuat P2NAPAS menilai bahwa pemberian bantuan kepada Kadus tidak semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai perangkat desa, tetapi perlu dilihat dari kondisi fisik rumah serta keadaan ekonomi penerima.
Meski demikian, P2NAPAS tetap mendorong pemerintah desa dan pihak terkait membuka data serta dokumen penerima bantuan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Kasus Ibu Tusri Masih Terkendala Status Bangunan
Berbeda dengan dua penerima tersebut, persoalan Ibu Tusri, seorang janda lanjut usia, masih menghadapi kendala administratif.
Berdasarkan hasil investigasi lanjutan P2NAPAS, bangunan yang sebelumnya diusulkan warga untuk mendapatkan program Bedah Rumah disebut bukan merupakan rumah tinggal, melainkan bangunan yang digunakan sebagai gudang material.
Status fungsi bangunan menjadi persoalan penting karena program bantuan rumah tidak layak huni pada prinsipnya ditujukan untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat yang memang digunakan sebagai tempat tinggal.
Karena itu, P2NAPAS menilai persoalan Ibu Tusri perlu dicarikan solusi lain agar kebutuhan hunian tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan persyaratan administrasi program pemerintah.
P2NAPAS Dorong Pemerintah Cari Solusi
Perwakilan LSM P2NAPAS mengatakan bahwa hasil investigasi terbaru merupakan bentuk koreksi sekaligus klarifikasi terhadap informasi sebelumnya.
«“Kami pastikan data ini telah divalidasi ulang. Bantuan untuk Sekdes dan Kadus memiliki landasan kondisi fisik bangunan dan kondisi ekonomi yang perlu dilihat secara objektif. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memahami bahwa verifikasi bantuan sangat bergantung pada persyaratan serta status fungsi bangunan.”»
P2NAPAS juga meminta agar pemerintah desa tidak berhenti pada persoalan administrasi dalam menangani kasus Ibu Tusri.
Menurut organisasi tersebut, apabila objek yang diusulkan memang belum memenuhi persyaratan sebagai rumah tinggal, pemerintah desa dapat mencari alternatif program atau skema bantuan lain yang memungkinkan warga tersebut memperoleh hunian yang layak.
Pengawasan Belum Berakhir
P2NAPAS menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah penerima bantuan, termasuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, serta tujuan program.
Di sisi lain, transparansi tetap menjadi poin penting. Pemerintah desa dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan penerima, hasil verifikasi kondisi rumah, serta mekanisme program kepada masyarakat.
Dengan demikian, polemik bantuan Bedah Rumah di Desa Keban Agung 1 tidak berhenti pada siapa yang menerima bantuan, tetapi juga menyangkut apakah proses verifikasi, penetapan, dan pelaksanaannya benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Tim PresisiMedia
