Foto Ilustrasi
Pasaman Barat, Presisimedia.com — Indikasi pelanggaran dalam operasional CV Intan Mandiri Alam Sejati (IMAS) kian menguat. Temuan awal yang dihimpun dari penelusuran dokumen dan hasil kunjungan lapangan mengarah pada dugaan persoalan serius yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga teknis, lingkungan, hingga potensi dampak sosial di wilayah operasional.
LSM P2NAPAS menilai, pola ketidaksesuaian yang muncul bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan berpotensi mengindikasikan lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera diuji secara menyeluruh melalui audit independen oleh instansi berwenang.
“Jika indikasi ini dibiarkan tanpa verifikasi menyeluruh, maka berisiko menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pertambangan,” tegasnya.
Jejak Ketidaksesuaian Teknis Mulai Terbaca
Adanya rencana kajian teknis lanjutan dari instansi terkait justru membuka ruang dugaan bahwa operasional di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Kondisi ini mengarah pada sejumlah potensi pelanggaran serius, antara lain:
Aktivitas yang diduga berjalan sebelum verifikasi teknis final
Metode operasional yang belum teruji kesesuaiannya
Potensi risiko terhadap keselamatan kerja dan lingkungan
Dalam praktik pertambangan, ketidaksesuaian teknis semacam ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Data Cadangan Dipertanyakan
Tidak hanya pada aspek teknis, dugaan juga mengarah pada belum solidnya data sumber daya cadangan. Arahan untuk melakukan koordinasi ulang terkait data cadangan menjadi indikasi bahwa basis perencanaan operasional masih perlu diuji ulang.
Situasi ini berpotensi memicu:
Ketidakakuratan dalam perencanaan eksploitasi
Pelaporan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil
Pengambilan keputusan teknis yang lemah dan berisiko
Jika benar terjadi, maka persoalan ini dapat berdampak sistemik terhadap keseluruhan operasional perusahaan.
Aspek Lingkungan dalam Bayang-Bayang Pelanggaran
Sorotan juga mengarah pada dokumen lingkungan. Rencana analisis ulang oleh instansi terkait mengindikasikan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dokumen formal dan kondisi di lapangan.
Potensi pelanggaran yang mengemuka mencakup:
Ketidakpatuhan terhadap dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL)
Dampak lingkungan yang belum terpetakan secara utuh
Ancaman terhadap ekosistem di sekitar wilayah operasional
Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.
Sinyal Konflik Sosial Mulai Terlihat
Rencana mediasi antara perusahaan dan masyarakat menjadi sinyal bahwa persoalan tidak hanya berhenti pada aspek teknis dan lingkungan, tetapi telah merembet ke ranah sosial.
LSM P2NAPAS menilai, kondisi ini mengindikasikan:
Minimnya transparansi kepada masyarakat terdampak
Potensi konflik kepentingan di tingkat lokal
Lemahnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan
Jika tidak ditangani secara terbuka, situasi ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Desakan Audit Total dan Penegakan Hukum
Atas rangkaian indikasi tersebut, LSM P2NAPAS mendesak langkah konkret dari pihak berwenang, meliputi:
Audit menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional
Pemeriksaan kepatuhan perizinan dan teknis
Pembukaan hasil evaluasi kepada publik secara transparan
Lebih jauh, penegakan hukum dinilai harus menjadi konsekuensi apabila terbukti adanya pelanggaran.
“Tidak boleh ada pembiaran. Jika terbukti melanggar, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
LSM P2NAPAS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka kemungkinan untuk membawa temuan tersebut ke tingkat yang lebih luas apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
Sorotan kini tertuju pada langkah pemerintah dan aparat penegak hukum: apakah indikasi ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau justru berakhir tanpa kejelasan.
(Tim Redaksi)
