PASAMAN BARAT, PresisiMedia.com— Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Pasaman Barat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (2/4/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas satu tahun kepemimpinan kepala daerah yang dinilai belum mampu merealisasikan janji-janji pembangunan secara nyata.
Massa aksi yang berasal dari gabungan mahasiswa sejumlah kampus, di antaranya Yaptip, ITS, dan STAI Umar Bin Khatab Ujung Gading, menilai pemerintah daerah masih gagal menghadirkan pemerataan pembangunan serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.
Koordinator aksi, Rido Kurnia, dalam orasinya menyampaikan bahwa berbagai program yang dijanjikan saat masa kampanye hingga kini belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan.
“Kami menilai setelah satu tahun kepemimpinan, belum ada program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Yang terlihat masih sebatas wacana dan slogan,” ujarnya.
Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang dinilai masih belum berjalan optimal.
Kedua, kejelasan status serta kesejahteraan pegawai PPPK paruh waktu, termasuk tuntutan agar gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ketiga, evaluasi terhadap Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dianggap perlu dilakukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Mahasiswa menilai kondisi PPPK paruh waktu saat ini memprihatinkan, dengan besaran gaji yang disebut bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp1.200.000 per bulan, tergantung penempatan OPD.
Aksi Sempat Memanas, Namun Tetap Kondusif
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai pembakaran ban di depan kantor bupati. Meski demikian, situasi tetap terkendali dengan pengawalan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP.
Pemerintah daerah melalui unsur Sekretaris Daerah bersama Asisten II Setda serta sejumlah kepala OPD sempat menemui massa aksi di lokasi. Namun, ajakan untuk melakukan dialog lanjutan di dalam kantor bupati ditolak oleh mahasiswa, sehingga tidak terjadi pertemuan formal lanjutan.
Sorotan Publik terhadap PPPK
Sebelumnya, isu gaji PPPK paruh waktu di Pasaman Barat telah menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai sekitar 2.500 pegawai dengan besaran gaji yang bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.200.000 per bulan.
Kondisi ini memicu kritik terkait kesenjangan pengupahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah.
Aksi mahasiswa ini menambah daftar tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya terkait evaluasi kinerja satu tahun kepemimpinan yang kini mulai menjadi sorotan luas di tengah masyarakat.
Redaksi.
