Padang | PresisiMedia.com – Upaya Redaksi PresisiMedia.com untuk memperoleh konfirmasi dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga berita ini diterbitkan belum membuahkan tanggapan.
Sebelumnya, Redaksi PresisiMedia.com telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Gubernur Sumatera Barat terkait sejumlah temuan BPK yang menyoroti pengelolaan bantuan alsintan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkap sejumlah persoalan, antara lain perencanaan bantuan yang belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan riil kelompok tani, data sebaran alsintan yang belum memadai, verifikasi calon penerima yang dinilai belum optimal, serta monitoring dan evaluasi yang belum didukung laporan tertulis secara memadai.
BPK juga mencatat bahwa pada periode 2023 hingga Semester I 2025 terjadi tren penurunan luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar BPK untuk merekomendasikan perbaikan tata kelola bantuan alsintan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui konfirmasi yang diajukan, Redaksi PresisiMedia.com meminta penjelasan Gubernur mengenai langkah Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, mengevaluasi kinerja perangkat daerah terkait, serta memastikan program bantuan alsintan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Sebagai kepala daerah, Gubernur memiliki peran penting dalam mengoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tindak lanjut yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian Sumatera Barat.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Sumatera Barat atas permohonan konfirmasi yang telah disampaikan Redaksi PresisiMedia.com.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, PresisiMedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi. Apabila Gubernur Sumatera Barat atau pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penjelasan resmi setelah berita ini diterbitkan, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
(Redaksi)
