Pasaman Barat, Presisimedia.com — Pemanggilan CV Intan Mandiri Alam Sejati (IMAS) oleh Dinas ESDM Sumatera Barat menjadi penegas bahwa kepastian operasional perusahaan tersebut belum sepenuhnya terang. Di tengah aktivitas yang telah berjalan, langkah klarifikasi ini justru menunjukkan masih adanya aspek teknis dan regulasi yang belum tuntas.
“Kita akan panggil perusahaannya untuk klarifikasi,” ujar Edrial, menegaskan rencana tindak lanjut dari pihak ESDM Sumbar.
Klarifikasi di Tengah Operasional yang Berjalan
Langkah pemanggilan ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: sejauh mana operasional dapat dinyatakan pasti jika proses klarifikasi masih diperlukan?
Di satu sisi, CV IMAS disebut telah mengantongi izin. Namun di sisi lain, kajian teknis, penentuan cadangan, hingga verifikasi lingkungan masih berlangsung di berbagai instansi. Kondisi ini menempatkan aktivitas perusahaan dalam ruang yang belum sepenuhnya final.
Sinyal Evaluasi yang Belum Tuntas
Pemanggilan oleh Dinas ESDM umumnya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kepatuhan teknis dan operasional. Dalam konteks ini, langkah tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa proses pengawasan dan penilaian terhadap IMAS masih berjalan.
Situasi ini juga memperlihatkan adanya jeda antara penerbitan izin dan penyelesaian kajian teknis secara menyeluruh—sebuah kondisi yang berpotensi memunculkan persepsi ketidakpastian di lapangan.
Sorotan Publik dan Keluhan Masyarakat
Di tengah proses tersebut, perhatian publik terhadap aktivitas tambang IMAS terus meningkat. Sejumlah warga di sekitar lokasi sebelumnya menyampaikan keluhan terkait kondisi sungai dan lahan yang diduga mengalami perubahan.
Meski demikian, seluruh keluhan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui kajian teknis dan lingkungan yang komprehensif dari instansi berwenang.
Kasus ini sekaligus menjadi cerminan tantangan dalam tata kelola pertambangan, khususnya dalam hal sinkronisasi antara perizinan, kajian teknis, dan pengawasan di lapangan.
Dengan melibatkan berbagai instansi, koordinasi yang efektif menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
Langkah Dinas ESDM Sumatera Barat untuk memanggil CV IMAS patut dilihat sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, publik tentu berharap proses klarifikasi ini tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan berujung pada keputusan yang jelas dan terukur.
Kepastian operasional menjadi hal penting—bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Tanpa kejelasan hasil dari proses ini, kondisi abu-abu berpotensi terus berlanjut, meninggalkan ruang ketidakpastian di tengah aktivitas yang sudah berjalan.
(Tim Redaksi)
