Muaro Bungo, Presisimedia.com– Perjuangan panjang seorang janda lansia asal Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, dalam mencari keadilan kembali menjadi sorotan. Setelah hampir empat tahun menanti kepastian hukum atas dugaan pencurian seekor sapi miliknya, perempuan bernama Maimunen (58) akhirnya menyampaikan pengaduan resmi kepada Kapolda Jambi agar perkara yang dilaporkannya mendapat supervisi dan penanganan secara profesional.
Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Maimunen mengaku kehilangan seekor sapi pada 17 Desember 2021. Ia menyatakan telah melaporkan dugaan peristiwa tersebut kepada aparat dan pemerintah desa, namun hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut penanganannya.
Menurut Maimunah, sehari setelah kejadian masyarakat Desa Tuo Sepunggur menggelar musyawarah yang dihadiri sekitar 40 warga. Dalam forum tersebut, berdasarkan keterangannya, sapi yang menjadi objek sengketa dinyatakan merupakan miliknya. Sebagai pendukung, ia turut melampirkan daftar hadir musyawarah desa yang telah dilegalisasi oleh pemerintah desa.
Meski demikian, Maimunah menyatakan proses penanganan perkara yang diharapkannya belum memberikan kepastian hukum. Dalam pengaduannya, ia mengaku telah beberapa kali meminta penyelesaian melalui jalur yang berlaku, namun hingga saat ini belum menerima perkembangan penanganan maupun Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) sebagaimana yang diharapkannya.
“Saya hanya berharap keadilan dapat ditegakkan. Sudah hampir empat tahun saya menunggu kepastian hukum,” ujar Maimunen dalam substansi pengaduannya.
Atas kondisi tersebut, Maimunah memohon kepada Kapolda Jambi agar melakukan supervisi terhadap penanganan perkara yang dilaporkannya. Ia berharap pengawasan dari tingkat Polda dapat memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.
> “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian hukum atas setiap laporan yang telah disampaikan. Kami berharap Bapak Kapolda Jambi dapat memberikan perhatian dan melakukan supervisi agar penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menambahkan, LSM P2NAPAS akan terus mengawal kasus tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang penegakan hukum.
> “Kehadiran masyarakat sipil bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Kami percaya Polri memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menyelesaikan setiap pengaduan secara adil berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Jambi maupun pihak yang disebut dalam pengaduan terkait substansi perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan tindak pidana yang disampaikan dalam berita ini masih berupa pengaduan dari pelapor dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
Media ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
