Respons Kejaksaan Agung yang menyatakan permohonan informasi masih dalam proses kajian mendorong LSM P2NAPAS berharap adanya penjelasan resmi yang lebih komprehensif terkait tindak lanjut rekomendasi audit BPK RI mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti dan barang rampasan negara.
Padang, Presisimedia.com – Pelaksanaan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap kembali menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut muncul setelah LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) masih menantikan jawaban substantif atas permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Permohonan tersebut sebelumnya disampaikan melalui surat DPP LSM P2NAPAS Nomor: 320/LSM-P2NAPAS/VII/2026 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI. Dalam surat itu, organisasi meminta penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyoroti pengelolaan barang bukti, barang rampasan, serta barang sita eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Sebagai tindak lanjut, Contact Center Kejaksaan Republik Indonesia melalui surat elektronik menyampaikan bahwa permohonan informasi yang diterima pada 13 Juli 2026 masih berada dalam proses kajian dan koordinasi internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi LSM P2NAPAS, respons tersebut menunjukkan bahwa permohonan telah diterima dan sedang diproses. Namun, organisasi berharap proses kajian tersebut dapat segera menghasilkan jawaban yang lebih substantif sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti rekomendasi audit BPK RI.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan bukan dimaksudkan untuk menyudutkan institusi penegak hukum, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
> “Kami menghormati kewenangan dan independensi Kejaksaan Agung. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan resmi mengenai progres tindak lanjut rekomendasi BPK RI sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan berimbang. Transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, pengelolaan barang rampasan negara tidak hanya berkaitan dengan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menyangkut efektivitas pemulihan aset negara, kepastian hukum, serta akuntabilitas pengelolaan aset yang berasal dari perkara pidana.
LSM P2NAPAS juga menilai penyampaian informasi secara berkala mengenai perkembangan penyelesaian barang bukti dan barang rampasan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Informasi tersebut diharapkan mencakup perkembangan pelaksanaan rekomendasi BPK RI, jumlah barang rampasan yang telah dieksekusi, aset yang masih dalam proses penyelesaian, serta berbagai kendala hukum maupun administratif yang dihadapi.
Di sisi lain, respons awal dari Contact Center Kejaksaan RI dipandang sebagai bentuk komunikasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa permohonan informasi telah diterima dan sedang diproses. Meski demikian, LSM P2NAPAS berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan jawaban resmi yang lebih lengkap sehingga tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Pengamat tata kelola pemerintahan juga kerap menilai bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penyampaian informasi yang jelas mengenai tindak lanjut hasil audit, termasuk rekomendasi BPK RI, dinilai dapat memperkuat prinsip akuntabilitas sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan good governance.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum menyampaikan jawaban substantif atas permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi yang diajukan LSM P2NAPAS.
Redaksi Presisimedia.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Redaksi)
