Jakarta, Presisimedia.com – Praktisi hukum senior Prof. Dr. Eggi Sudjana meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk konsisten menunjukkan ijazah asli dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Eggi Sudjana dalam wawancara bersama Benny Parapat saat menanggapi perkembangan kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa serta berbagai isu hukum yang saat ini menjadi perhatian publik.
Menurut Eggi, setiap perkara yang telah memasuki proses hukum harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme peradilan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Perkara ini harus sampai ke pengadilan. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan ada penangguhan penahanan ataupun penghentian penyidikan (SP3). Jika itu terjadi, masyarakat bisa mempertanyakan keseriusan penegakan hukum,” ujar Eggi.
Terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Eggi menilai pembuktian secara terbuka di pengadilan merupakan cara yang paling tepat untuk memberikan kejelasan kepada publik.
“Dengan segala hormat, Pak Jokowi harus konsisten menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan agar persoalan ini memperoleh kepastian hukum dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat,” katanya.
Selain menyoroti persoalan tersebut, Eggi juga mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani sejumlah perkara lain yang menurutnya belum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ia menyinggung beberapa pihak yang menurutnya juga perlu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Menurut Eggi, apabila suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum dan upaya hukum telah ditolak oleh Mahkamah Agung, maka pelaksanaan eksekusi seharusnya tetap dijalankan.
“Kalau sudah ditolak di Mahkamah Agung, hal itu tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Walaupun ada Peninjauan Kembali (PK), eksekusi mestinya tetap berjalan,” tegasnya.
Atas berbagai perkembangan tersebut, Eggi menilai praktik tebang pilih dalam penegakan hukum masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Jadi, penegakan hukum itu masih tebang pilih. Hal ini sangat disayangkan karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Eggi mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan menjaga semangat memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum yang konstitusional.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua agar tetap menggunakan akal sehat dan semangat yang kuat dalam memperjuangkan keadilan. Jangan sampai semangat menegakkan hukum menjadi luntur karena berbagai keadaan yang terjadi,” tutup Eggi Sudjana.
(Redaksi Presisimedia.com)
