Pasaman – Presisimedia.com — Dugaan praktik subkontrak dalam proyek bronjong pada kegiatan normalisasi Sungai Batang Masang di Kecamatan Bonjol kian menguat dan menjadi sorotan publik.
Minimnya transparansi serta kaburnya mekanisme pelaksanaan di lapangan memicu pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang mengendalikan proyek tersebut?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pagu anggaran pekerjaan bronjong disebut berada di kisaran Rp800.000 per meter kubik, mencakup pengadaan kawat bronjong, material batu, serta upah pemasangan. Namun, realisasi di lapangan diduga jauh dari angka tersebut.
Sejumlah sumber menyebutkan pekerjaan hanya dikerjakan dengan kisaran Rp200.000 per meter kubik untuk batu dan upah tenaga kerja. Sementara itu, biaya kawat bronjong fabrikasi diperkirakan sekitar Rp300.000 per meter kubik.
Jika asumsi ini benar, maka terdapat selisih sekitar Rp300.000 per meter kubik. Dengan volume pekerjaan yang besar, selisih ini bukan angka kecil, melainkan berpotensi menjadi nilai signifikan yang patut dipertanyakan: ke mana aliran sisa anggaran tersebut?
Pola Pelaksanaan Dipertanyakan
Sorotan tidak hanya pada angka, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan di lapangan. Informasi yang berkembang mengindikasikan adanya penyerahan pekerjaan kepada pihak tertentu di tingkat lokal dengan nilai jauh di bawah pagu anggaran.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pola subkontrak yang tidak transparan.
Jika benar, praktik semacam ini berpotensi mengaburkan rantai tanggung jawab, sekaligus membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.
Di sisi lain, proyek ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, yang semestinya memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Minim Informasi, Kecurigaan Menguat
Fakta di lapangan semakin memperkuat sorotan publik. Tidak ditemukannya papan informasi proyek serta minimnya pengawasan teknis menjadi indikator lemahnya transparansi.
Dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi menjadi pintu masuk bagi berbagai dugaan ketidaksesuaian.
Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui nilai kontrak, pelaksana kegiatan, hingga rincian penggunaan anggaran. Akibatnya, ruang spekulasi semakin terbuka lebar.
Desakan Audit dan Klarifikasi Terbuka
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut.
Menurutnya, menguatnya dugaan terkait mekanisme pelaksanaan dan aliran anggaran harus segera direspons dengan langkah konkret oleh aparat pengawas maupun penegak hukum.
“Jika tidak segera ada klarifikasi terbuka, maka dugaan yang berkembang ini berpotensi menyeret persoalan ke ranah hukum.
Kami mendesak agar dilakukan audit independen dan pemeriksaan menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara
Ujian Akuntabilitas
Situasi ini menjadi ujian serius bagi pihak-pihak terkait dalam membuktikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh dinilai sebagai langkah mendesak untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Jika tidak, dugaan yang saat ini beredar dikhawatirkan tidak hanya akan memperluas ketidakpercayaan publik, tetapi juga berpotensi berujung pada proses hukum.
Publik kini menunggu: apakah akan ada penjelasan terbuka, atau justru diam yang memperpanjang tanda tanya?
(Ismail Hasan)
