Sumbar, Presisimedia.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar yang dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU Sumatera Barat.
Masyarakat dan pemberitaan publik mengungkap adanya dugaan pengisian BBM subsidi menggunakan kendaraan modifikasi dalam jumlah besar, praktik yang diduga sengaja untuk mengakali sistem distribusi resmi.
Dalam surat bernomor 013/LSM‑P2NAPAS/SK/III/2026, LSM P2NAPAS menuntut penjelasan dari Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat terkait dugaan pelangsiran BBM subsidi.
LSM menekankan, jika praktik ini terbukti benar, maka bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran hukum serius dengan potensi kerugian negara yang signifikan.
LSM P2NAPAS menyoroti sejumlah aturan yang berpotensi dilanggar:
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman pidana hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp60 miliar.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi sektor yang berhak dan dilarang diperjualbelikan kembali.
Permen ESDM No. 39 Tahun 2018 serta SOP internal Pertamina, yang mewajibkan pencatatan dan pengawasan distribusi BBM subsidi secara ketat.
LSM P2NAPAS meminta jawaban tertulis atas tiga pertanyaan krusial:
Apakah Pertamina Patra Niaga Sumbar mengetahui pengambilan BBM subsidi menggunakan kendaraan modifikasi di kedua SPBU?
Bagaimana prosedur pengawasan untuk mencegah pengambilan BBM subsidi di luar ketentuan, khususnya pada jam rawan dini hari?
Langkah konkret apa yang telah atau akan diambil agar BBM subsidi benar‑benar sampai kepada yang berhak sesuai hukum dan SOP internal?
LSM P2NAPAS memberi waktu 7 hari kerja sejak tanggal surat untuk menerima jawaban tertulis dari Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat.
Surat konfirmasi juga ditembuskan ke sejumlah pejabat tinggi dan lembaga negara, termasuk Presiden RI, DPR RI, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kejaksaan Agung RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Gubernur Sumatera Barat, serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
LSM P2NAPAS menegaskan, tidak adanya respons akan dianggap sebagai pengabaian terhadap pengawasan publik dan potensi pelanggaran hukum yang serius.
Momentum Evaluasi Tata Kelola BBM Subsidi
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan:
“Ini bukan sekadar laporan biasa; ini adalah panggilan untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi yang selama ini rawan disalahgunakan. Publik pantas mendapatkan jawaban yang jelas.”
Publik kini menunggu apakah Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat akan merespons dengan transparan dan bertanggung jawab, atau tetap bungkam di tengah meningkatnya tekanan isu ini.
Redaksi.
Tags :
#PresidenRI #PrabowoSubianto#DPRRI#MenteriESDM#MenteriDalamNegeri#Kapolri#KejaksaanAgungRI#DirekturUtamaPertamina#PertaminaPatraNiaga#LSMP2NAPAS#AhmadHuseinBatuBara#BBMSubsidi#PenyalahgunaanBBM#BioSolar#TransparansiDistribusi#KorupsiEnergi#KrisisEnergi#PublikTuntutAkunabilitas#GubernurSumateraBarat#KejaksaanTinggiSumateraBarat#SumateraBarat
